Jakarta, petroenergy.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengakui masih  ada ketimpangan ekonomi antara Indonesia Bagian Barat  (Jawa Sumatra dan Bali) dengan Indonesia Bagian Timur. Sampai saat ini 80% Product Domestic Bruto (PDB) dikuasai pulau Jawa, Sumatra dan Bali, sedangkan sisanya terdistribusi di Indonesia Bagian Timur.

Padahal umumnya sumber daya alam (SDA) berada di Indonesia Bagian Timur. Untuk menjembatani ketimpangan tersebut diperlukan konektivitas berdasarkan perspektif ekonomi dan bisnis. “Sekarang ini hubungan dari barat ke timur sudah ada, tapi dari timur ke barat belum ada. Hal ini yang mengakibatkan biaya logistik masih sangat tinggi,” kata Bambang dalam acara Forum Konsolidasi Kemaritiman Nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni (Iluni) Fakultas Tekni, Universitas Indonesia, 9/11 lalu, di Jakarta.

Menurut Bambang tingginya biaya logistik tersebut karena ada keterbatasan infrastruktur. Selain itu, ada masalah antar-moda di darat. Sepanjang antar-moda di darat masih terbatas, tetap saja biaya logistik tinggi.

Lebih lanjut ditambahkan, tidak cukup hanya membangun tol laut saja, tapi juga perlu pembangunan kawasan industri baru, khususnya di Indonesia Timur. “Dengan adanya kawasan industri baru tersebut, maka PDB Indonesia Timur akan makin meningkat,” kata Bambang. Industri yang harus dikembangkan adalah industri yang mempunyai nilai tambah, yaitu industri pengolahan.

Tanpa mengembangkan industri pengolahan, kata Bambang, maka multiplier effect sumber daya alam yang ada di Indonesia Timur lebih banyak dinikmati oleh masyarakat Indonesia Bagian Barat, khususnya Jawa. “Saya pernah melakukan penelitian ketika industri kayu di Kalimantan sedang Booming. Saat itu di Kalimantan tidak ada industri pengolahan kayu. Justru yang ada di pulau Jawa. Akibatnya yang lebih banyak mendapat multiplier effect justru masyarakat Jawa. []ytn