Other

Serikat Pekerja PLN Menolak Tegas  UU Cipta Kerja

img title

Petroenergy.id, Jakarta - Bagaikan kejar tayang. Dan, akhirnya RUU Cipta Kerja (Omnisbus Law) telah diketok palu oleh lembaga legislatif DPR RI menjadi sebuah Undang-Undang,  kemarin malam (5/10/2020).  

UU Cipta Kerja  yang menuai pro-kontar itu dinilai akan merugikan hak-hak pekerja karena cenderung berpihak kepada kepentingan pengusaha. Apalagi dengan dihapuskannya Upah  Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang diganti dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) dinilai akan memberi dampak pada Upah Pekerja yang lebih rendah.

Apalagi  dengan kewenangan Jangka Waktu kontrak  yang diberikan kepada Pengusaha memberi potensi status kontrak pekerja abadi dan sewaktu-waktu dapat di PHK oleh pihak pemberi kerja, di satu sisi. Dan, di sisi lain, UU Cipta Kerja (Omnibus Law) ini telah memberikan kemudahan izin bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk direkrut dan bekerja di wilayah Republik Indonesia.

Namun sebelumnya, UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 Pasal 42 bahwa TKA harus mendapat izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

Sementara, sesuai Perpres Nomor 20 Tahun 2018, dimana TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Dengan telah ditetapkannya UU Cipta Kerja (Omnibus Law) oleh DPR RI tersebut, maka perusahaan yang menjadi sponsor, dan TKA tersebut hanya membutuhkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Poin-poin diatas hanyalah beberapa hal yang dianggap merugikan oleh banyak pihak khususnya kalangan pekerja warga negera Indonesia saat ini dari sekian banyak hal-hal yang merugikan hak-hak pekerja ditambah lagi hal tersebut telah menciptakan iklim ketidakpastian bagi pekerja.

Di samping itu, SP PLN dengan beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terafiliasi dalam Public Services  International (PSI) yakni PP IP, SP PJB, SPEE, FSPMI, dan Federasi Serbuk Indonesia juga menolak cluster Ketenagalistrikan dalam UU Cipta Kerja (Omnibus law) yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: III/PUU-XIII/2015.

Bagaimana dengan sikap SP PLN atas kondisi tersebut ?

Setelah melalui pembahasan Rapat Pimpinan (RAPIM) Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero)  pada hari Jumat (2/10/2020) dan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) SP PLN hari Senin (5/10/2020), maka Ketua Umum M. Abrar Ali, SH dan Sekretaris Jenderal Ir. Bintoro Suryo Sudibyo, MM menyatakan sikap bahwa “ SP PLN Menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dan Siap Mendukung Upaya Hukum untuk Membatalkannya Melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi!”

Oleh karena itu, DPP SP PLN telah menginstruksikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dari TanahAceh sampai Tanah Papua baik Pengurus maupun Anggota untuk melaksanakan Instruksi Organisasi diantaranya :

  1. Melakukan Doa Bersama untuk Kepentingan para Pekerja seluruh Indonesia agar UU Cipta Karya (Omnibus Law) tersebut segera dibatalkan.
  2. Memasang Spanduk Penolakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) diseluruh kantor atau unit kerja PT PLN (Persero) dari Tanah Aceh sampai Tanah Papua.
  3. Demo Aksi Turun ke Jalan bersama peserta Demo Aksi lainnya dari elemen-elemen unsur serikat pekerja/buruh maupun organisasi masyarakat yang perduli dengan hak-hak pekerja Indonesia. Himbauan untuk melakukan Demo.

Aksi Turun ke Jalan tersebut dilakukan secara perwakilan per zona atau wilayah bagi pengurus atau anggota yang bisa  ikut berpartisipasi dengan membawa atribut-atribut organisasi SP PLN dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di masing-masing daerah dan melalui koordinasi dengan DPP SP PLN, serta mematuhi peraturan perundang-undangan  yang berlaku. (MK)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category