petroenergy.id, Bandung - Dapat dimaklumi PT Rekayasa Industri (Rekind) mundur dari rencana membangun pipa gas Cirebon-Semarang. Demikian pakar perminyakan Rubi Rudianini di Bandung, Sabtu (10/10) melalui suarat elektronik menuturkan, Rekind sebuah perusahaan BUMN yang juga melakukan efesiensi namun tetap mengejar laba.

Karena Rekind adalah BUMN, yang kini semua BUMN harus melakukan efisiensi dan evaluasi keekonomian dari setiap proyeknya dengan matang dan bertanggung jawab, karena pada akhir tahun harus membukukan keuntungan dan membayar pajak serta dividen kepada pemerintah layaknya perusahaan pada umumnya.

Sementara, dengan Toll-Fee pengaliran gas, yg ditetapkan pemerintah, mungkin setelah dihitung dengan parameter keekonomian menjadi tidak layak dikembangkan, misalnya ROR yang terlalu rendah dibawah 15 persen atau BEP yang terlalu lama, atau NPV yg sangat kecil atau malah negatif. Tentu sebagai BUMN yang harus untung akan memutuskan untuk melepas proyek tersebut.

Dari grand skenario energi nasional, tentu kehadiran pipa gas tsb sangatlah strategis, bahkan kebutuhan yg mendesak, karena upaya meningkatkan pertambahan produksi di sisi hulu atau pengalihan LNG dari Tangguh dan Kaltim yg selama ini diekspor bisa dialihkan ke dalam negeri, atau Impor LNG sekalipun, akan menjadi kurang efektif bila infrastruktur di bagian hilirnya tidak disiapkan dengan benar.

Maka tentunya pemerintah paling bertanggung jawab dalam membangun jaringan pipa gas Cirebon-Semarang, sehingga terjadi koneksi jaringan yang tuntas dari sumatera sampai ujung pulau jawa yang melewati berbagai kawasan industri yang strategis, sehingga kemajuan ekonomi terdukung oleh tersedianya sumber energi yang siap pakai.

Seperti halnya kecenderungan membangun jalan toll yg dibiayai swasta, pemerintah terlepas atau terbantu untuk tidak membangun jalan provinsi yg baik dan bertambah handal, karena sudah ada Toll berbayar yg menanggungnya, hal ini kesalahan yg jangan sampai terjadi pada sisi energi.

Bahwa kehadiran pemerintah tetap harus ada dalam bertanggungjawab menyiapkan infrstrukur untuk kemajuan ekonomi, termasuk pipa gas, oleh karena itu tidak bisa dibebankan hanya pada. BUMN atau swasta murni, apalagi harga sewanya ditentukan sepihak oleh pemerintah. Bagaikan kuda diharapkan maju menarik dokar sementara buntutnya dipegang terus.

Oleh karena itu solusinya adalah pemerintah masuk sebagian membiayai infrastruktur gas tsb atau biaya semuanya dari BUMN atau swasta tetapi harga sesuai nilai keekonomiannya.(MK/*)