Jakarta - Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Bay M Hasani menyatakan, bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan terus mendorong pelayanan publik dengan mengevaluasi untuk angkutan barang dilaut di tahun ini. Hal tersebut dikarenakan adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara wilayah barat dan timur.

"Saat ini pertumbuhan ekonomi yang terpusat di pulau Jawa mengakibatkan transportasi laut di Indonesia tidak efisien dan mahal karena tidak adanya muatan balik dari wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah, khususnya di kawasan Timur Indonesia." jelasnya kepada media di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

"Untuk mengatasinya, pertama kita akan meningkatkan dan menambah trayek tol laut, kedua rencana membangun lima titik rumah kita sebagai pusat logistik, dan memberikan subsidi tol laut di 2016 untuk 6 trayek sebesar Rp 218 miliar, sehingga dapat mengurangi biaya angkutan barang tol laut (pada kapal laut)," tambahnya.

Saat ini, lanjut Bay, masalah dalam hambatan pelayanan untuk angkutan barang di laut untuk trayek antar pelabuhan, dikarenakan kapal tidak bisa menyinggahi pelabuhan disebabkan kekuatan dermaga tidak cukup kuat menahan beban kapal.

"Jadi perlu peran pemerintah daerah (Pemda) BUMD, BUMN bidang logistik dan stakeholder terkait untuk memaksimalkan muatan tol laut khususnya muatan balik. Perlunya crossing rute trayek pertama sehingga pola trayek menjadi 14 hari, dan perlunya prioritas sandar untuk trayek pertama dan perlunya prioritas standar untuk trayek," ujar Hasani.

Adapun pelaksanaan program tol laut yang telah dilaksanakan menurut Hasani, trayek tol laut pertama kali diluncurkan pada 4 November 2015 oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Perdagangan. Pada tahun 2015 trayek tol laut hanya melayani 3 trayek dari rencana 6 trayek yang akan dilayani.

"Pada Mei 2016, tol laut beroperasi sebanyak 6 trayek dengan menggunakan 3 unit kapal milik PT Pelni dan 3 unit kapal sewa," tutur Bay.(adi)