Jakarta, petroenergy.id - Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pengendalian dana cost recovery minyak dan gas bumi (migas) ditingkatkan,  untuk menjaga pengeluaran anggaran negara di tengah seretnya penerimaan.

Presiden Joko Widodo menjelaskan  kondisi perekonomian global masih belum sepenuhnya pulih. Sementara, tahun depan  diperkirakan masih ada perlambatan ekonomi. Untuk itu, Presiden meminta para menteri dan pimpinan lembaga menjaga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016.

Menurutnya, langkah-langkah yang bisa diambil adalah memaksimalkan penerimaan pajak, baik dari sumber reguler maupun tambahan dari pengampunan pajak (tax amnesty). Selain itu, kata dia, memaksimalkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk tunggakan-tunggakan yang  belum dibayar, serta pengendalian cost recovery migas untuk mendukung optimalisasi penerimaan.

“Juga lakukan secara konsisten langkah-langkah penghematan belanja yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden ( Inpres),” kata Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, sore  (16/9).

Rapat terbatas yang membahas perkembangan APBNP 2016 dan RAPBN 2017 itu antara lain diikuti oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Staf Presiden Teten Masduki. Ada juga Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menkominfo Rudiantara, Jaksa Agung Prasetyo, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan memperbaiki penghitungan cost recovery. Nantinya, biaya cost recovery ini akan lebih dioptimalkan untuk produk-produk dalam negeri. Upaya tersebut melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang cost recovery dan pajak untuk industri hulu migas.

Seperti dilansir katadata.co.id edisi Jumat (16/9) ,  Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pengoptimalan produk dalam negeri lewat cost recovery dapat memberi banyak keuntungan bagi negara. Salah satunya, uang yang diganti pemerintah kepada kontraktor migas itu masih tetap digunakan di dalam negeri. Dengan begitu, akan memacu kegiatan perekonomian nasional. 

Luhut menambahkan,   ingin agar anggaran cost recovery bisa dihemat dan jumlahnya lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tahun lalu anggaran cost recovery sekitar US$ 13 miliar. Tahun ini, dia mengharapkan jumlahnya turun menjadi US$ 10 miliar hingga US$ 11 miliar. (mk)