Petroenergy.id, JAKARTA - Pengamat Energi Marwan Batubara menyebut PT Pertamina (Persero) menjadi 'sapi perah' atau korban dari kebijakan populis pemerintah, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga penetapan BBM satu harga.

Kebijakan itu telah membuat keuangan perseroan berdarah-darah. Tak heran katanya, jika hingga saat ini Pertamina tak kunjung menurunkan harga BBM meski minyak dunia tertekan hebat beberapa waktu lalu.

"Kami mau menunjukkan ada kesalahan, pelanggaran aturan yang dibuat pemerintah sendiri. Pemerintah memiliki kewenangan mengelola APBN tapi melanggar aturan dan menjadikan BUMN sapi perah dan akibatnya keuangan BUMN bermasalah," ucapnya lewat video conference pada Kamis (11/6).

Marwan melanjutkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (Kepmen 62K/2020), seharusnya harga BBM sudah turun mengikuti harga bahan bakar dunia dan rata-rata nilai tukar kurs 3 bulan terakhir.

Namun ternyata, meski minyak dunia turun, pemerintah tidak juga menurunkan harga BBM. Ia menduga kebijakan itu tak dilakukan pemerintah agar kondisi keuangan Pertamina yang tertekan, salah satunya karena utang pemerintah atas penugasan subsidi BBM  bisa terbantu.

Dari data yang dimiliki Marwan total utang penugasan pemerintah ke Pertamina tersebut mencapai Rp80 triliun. Keberadaan utang pemerintah ke Pertamina tersebut pernah diakui Kementerian BUMN.

Stafsus Menteri BUMN  Arya Sinulingga mengatakan dalam waktu dekat ini pemerintah akan membayar utang Rp108 triliun ke BUMN. Dari total uang tersebut, Rp40 triliun akan dibayarkan ke Pertamina, [babeh/cnnindonesia.com]