Energy

Momentum HLN ke 75, SP PLN : Tingkatkan Produktivitas Pegawai  dan Wujudkan PKB Baru  yang Bermartabat

img title

Petroenergy.id, Jakarta - Momentum Hari Listrik Nasional ke 75 tanggal 27 Oktober 2020 kembali mengingatkan kita pada sejarah kelistrikaan nasional dalam kaitannya dengan peran serta para pemuda serta buruh listrik dan gas pada masa kemerdekaan.

Pada waktu itu, para pemuda dan buruh listrik dan gas berusaha mengambil alih dan menyatukan perusahaan listrik dan gas yang dikuasi pemerintah kolonial Jepang. Demikian rilis yang disampaikan oleh SP PLN berkaitan dengan Hari Listrik Nasional ke 75 tersebut, Selasa (27/10).

Dijelaskan, pada bulan September 1945 suatu delegasi dari buruh listrik dan gas menghadap pimpinan KNI ( Komite Nasional Indonesia ) Pusat yang pada waktu itu diketuai oleh M. Kasman Singodimedjo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka.

“Delegasi itu bersama-sama dengan pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Sukarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada Pemerintah Republik Indonesia,” demikian rilis SP PLN.

Kemudian, penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Sukarno dan  dengan Penetapan Pemerintah No.1 Tahun 1945 tertanggal 27 Oktober 1945 dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, pada waktu itu.

Namun, dengan adanya agresi Belanda I dan II, sebagian besar Perusahaan-Perusahaan Listrik dikuasai kembali oleh Pemerintah Belanda atau pemiliknya semula. Para pekerja yang tidak mau bekerja sama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor-kantor Jawatan Listrik dan Gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan.

Perjuangan berjalan terua hingga sampailah pada peundingan meja bunar. Dengan ditanda tanganinya Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus - Nopember 1949, dimana merupakan titik puncak sejarah pengakuan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Kemerdekaan Republik Indonesia yang pada saat itu masih bernama Republik Indonesia Serikat  (RIS).

Perjanjian KMB  dimana disebutkan bahwa seluruh wilayah Republik Indonesia harus diserahkan kembali oleh Pemerintah Kolonial  Belanda paling lambat akhir tahun 1949. Maka, Presiden Sukarno pada tanggal 3 Oktober 1953 mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik Milik Bangsa Asing di Indonesia jika Masa Konsensinya Habis.

“Mengacu pada sejarah singkat kelistrikan nasional diatas maka sangatlah jelas bahwa kaum buruh mempunyai peranan penting dalam terbentuknya Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang kini dikenal dengan PT PLN (Persero),” demikian bunyi rilis SP PLN.

***

Era Orde Baru para pekerja di sektor kelistrikan sempat bernaung didalam wadah Korps Pegawai Republik Indonesia atau disingkat KORPRI selama tahun 1971 - tahun 1999. Namun, pasca Reformasi dilingkungan PT PLN (Persero) dibentuk Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) atau disingkat SP PLN pada tanggal 18 Agustus 1999 sebagai tindak lanjut dari diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat bagi Pekerja serta terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 83 tahun 1998 pada masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie.

Dengan berdirinya organisasi serikat pekerja di lingkungan PT PLN (Persero) telah memberikan catatan sendiri bagaimana PLN hingga saat ini masih tetap eksis memainkan perannya dalam sektor ketenagalistrikan baik dalam menerangi negeri maupun peran strategis politisnya dalam mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana listrik dapat dikategori sebagai “Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak” sehingga harus dikuasai oleh negara.

Pada momentum Hari Listrik Nasional ke 75, bagaimana SP PLN menyikapi pengelolaan sektor ketenagalistrikan saat ini ?

Menanggapi pertanyaan dia tas dijelaskan bahwa dimasa Ir. Jumadis Abda sebagai Ketua Umum, SP PLN, terus menerus menyuarakan Penolakan Program 35.000 MW dengan klausul Take Or Pay yang berpotensi merugikan keuangan PLN kedepannya sekitar Rp. 140 T.  Setidaknya SP PLN telah melakukan 2 (dua) kali Demo Aksi Damai terkait hal tersebut pada tanggal 20-22 April 2016 (SP PLN On The Street) dan tanggal 24-25 Januari 2017 (Rapat Akbar).

“SP PLN menilai bahwa bilamana Program 35.000 MW dilaksanakan maka akan terjadi Over Supply dimana dengan klausus Take Or Pay  dan dominasi penguasaan pembangkit oleh pihak swasta / IPP (Independent Power Producer) maka kelebihan pasokan tenaga listrik tersebut tetap harus dibayar oleh PLN dengan biaya yang lebih tinggi daripada biaya operasi pembangkit milik PLN.”

Dismaping itu, momnentum Hari Lstrik nasional ke 75 disampaikan pula bahwa terjadi perubahan budaya di lingkungan ketenagalistrikan. Contoh, perubahan budaya perusahaan yang dimasa Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama yang dicanangkan oleh Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif direspon secara positif oleh SP PLN.

Ketua SP PLN, Muhammad Abrar Ali menilai perubahan budaya perusahaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan dan produktivitas pegawai sehingga diharapkan pendapatan perusahaan akan meningkat yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan insan PLN.

“Tetapi SP PLN juga mengingatkan bahwa setiap hal yang sudah direncanakan tidak selamanya bisa berjalan dengan mulus dan sebagai contoh adalah dampak dari Penyebaran Wabah Virus COVID-19 yang juga berakibat pada turunnya penjualan tenaga listrik oleh PLN meskipun pada Semester I tahun ini PLN masih mencatat laba sebesar Rp. 273,059 miliar tetapi turun 97% dibanding semester I tahun 2019 yang mencatat laba sebesar Rp. 7,35 triliun,” kata Muhammad Abrar Ali.

Dan, dalam kesempatan ini Muhammad Abrar Ali juga meminta  internal PLN khususnya kepada Direksi PT PLN (Persero),  agar Perundingan PKB yang sempat dihentikan pada bulan Agustus 2016 oleh Manajemen PLN agar segera dilanjutkan kembali untuk memberikan perlindungan bagi setiap insan PLN.

Menurutnya,  sesuai dengan tema spanduk ataupun ucapan Selamat Hari Listrik Nasional Ke-75 Tahun dari SP PLN, yaitu : “Sinergi antara Perseroan dengan SP PLN meningkatkan Produktivitas Pegawai, Pendapatan Perusahaan & Kesejahteraan Insan PLN serta terujudnya PKB baru yang bermartabat ”.

“Dan, dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan maka diharapkan PLN akan semakin maksimal dalam menjalankan perannya menjaga kedaulatan energi di negeri sendiri,” demikian kata  Ketua Umum SP PLN itu. (MK)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category