Energy

Kementerian ESDM Berancang-ancang Ubah Patokan DMO Batubara

img title

Petroenergy.id, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengubah aturan patokan batubara Dometic Market Obligation (DMO) untuk kebutuhan listrik dalam negeri, dari saat ini 25% menjadi evaluasi per bulan, menyusul seretnya pasokan ke PLTU PLN maupun Independent Power Producer (IPP).

Hal ini dilakukan karena Kementerian ESDM mencatat telah terjadi kekurangan pasokan batubara yang akan berdampak kepada lebih dari 10 juta pelanggan PLN, perorangan hingga industri.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi pasokan batubara setiap bulan ke PLN berada di bawah kewajiban DMO. Dari 5,1 juta metrik ton batubara penugasan pemerintah di 2021, hingga 1 Januari 2022 hanya dipenuhi 35 ribu MT atau kurang dari 1%.

Dari pertemuan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan serta asosiasi dan perusahaan batubara, beberapa waktu lalu, terungkap sebanyak 418 perusahaan tak memenuhi kewajiban DMO batubara 25%.

Sebagaimana diketahui, tahun 2021, secara nasional, DMO batubara ditetapkan 137,5 juta ton. Dari jumlah itu, 113 juta ton untuk energi pembangkit listrik.

Adapun di 2022, pasokan DMO ditetapkan 190 juta ton. Merujuk data PLN, kebutuhan pembangkit 119,19 juta ton: 68,42 juta ton untuk PLTU milik PLN dan 50,76 juta ton untuk PLTU milik IPP.

Mencermati kondisi yang ada, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Bambang Haryadi, menyatakan akan memastikan jaminan pasokan batubara diatur dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Antara lain dengan mencantumkan kewajiban DMO antara 30% hingga 50%. [hardjo]

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category