Jakarta, petroenergy.id –  Kementerian Perhubungan akan menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp 1 triliun  dalam lima tahun, dengan subsidi Rp 200 milyar setiap tahunnya. “Kita sepakat bahwa alokasi anggaran yang tadinya kami berikan untuk kapal-kapal modern mungkin sebagian kita dedikasikan untuk kapal-kapal phinisi supaya kapal-kapal tersebut tetap eksis.”

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, yang berbicara dalam acara Dialog Kritis dan Solutif untuk Negeri dengan tema “Mewujudkan Pelayaran Rakyat Terpadu dalam Merajut Nusantara”, lebih jauh menegaskan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia masih tetap membutuhkan pelayaran rakyat sebagai salah satu moda transportasi penghubung antar pulau.

“Untuk itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki komitmen untuk modernisasi dan meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran rakyat dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal,” ujar Menhub.

 “Saya begitu gembira karena banyak sekali masukan yang diberikan bahwa kita memiliki pelayaran rakyat yang masih mempunyai kearifan lokal, sehingga tugas kita sekarang adalah melakukan revitalisasi agar menjadikan pelayaran rakyat maju dan menjamin keamanan dan keselamatan,” ujar Menhub.

Menhub mengatakan  beberapa kendala yang dihadapi pelayaran rakyat adalah sumber daya manusia (SDM) atau pelaut yang belum disertifikasi dan usia kapal pelayaran rakyat yang sudah tua. Untuk itu Menhub telah memerintahkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) membuat sekolah vokasi.

Berbicara di Ruang Rimbawan I, Manggala Wanabhakti Jakarta Pusat, Rabu (25/1) lalu, Menhub juga menjelaskan bahwa tahun ini kementeriannya  telah mengalokasikan anggaran untuk 50.000 orang yang sudah dimulai di Meulaboh dan Semarang.

“Nantinya pada tanggal 9 Februari bersamaan dengan Hari Pers Nasional, Kemenhub juga akan memberikan kesempatan kepada 1.000 pemuda pemudi Maluku dididik di pelatihan vokasi kerjasama antara Gubernur, Bupati dan Universitas Patimura di Maluku dengan Sekolah Pelayaran yang ada di Barombong, Makassar,” tutur Menhub.

Tidak penuhi  standar

Menhub juga menanggapi masukan terkait kendala lain yang dihadapi dalam pelayaran rakyat adalah hampir seluruh pelayaran tidak memenuhi standar di antaranya umur kapal yang sudah tua dan rusak sehingga membuat masyarakat kesulitan untuk beraktifitas.

“Intinya kita sudah mengalokasikan dana untuk pelayaran rakyat. Mengenai jumlahnya disesuaikan dengan harga dan kebutuhan” jelas Menhub.

Dialog yang menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Bupati Halmahera Danny Missy, Akademisi ITS Raja Oloan Saut Gurning, Praktisi Pelayaran Rakyat Hugua, Nakhoda km Diamond 21, Zainudin, Moderator Banu Astono ini, menurut Humas Ditjen Perhubungan Laut,  bertujuan untuk pembenahan regulasi rakyat, soialisasi standarisasi pelayaran rakyat dan keberlanjutan industri pelayaran rakyat. (san*)