Jakarta, petroenergy.id-- Muhammad Zainuri, DEA Wakil Rektor Akademis dan Kemahasiswaan Universitas Diponegoron menyatakan bahwa saat ini infrastruktur maritim masih belum memadai dan terdapat ketimpangan antara Jawa dan Luar Jawa.

"Masih terdapat beberapa kasus yang menunjukkan belum terpadunya perencanaan dan kebijakan wilayah pesisir dan laut, baik yang tercermin dalam Rencana Stratejik, Rencana Pembangunan Daerah maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," katanya dalam acara Seminar Nasional Akselerasi Pembangunan Ekonomi Maritim Untuk Kesejahteraan Masyarakat, hari ini Kamis, 1 Desember 2016, di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta.

Untyk itu, beberapa infrastruktur baru diperlukan untuk mendorong program maritim diantaranya adalah: jalan, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan air bersih, pelabuhan (untuk ekspor), pasar ikan, gudang, pabrik es, cold storage, pabrik garam, SPBU, hatchery/balai benih ikan, docking kapal, saluran air, tol laut dan sebagainya.

"Kebutuhan infrastruktur tersebut menyesuaikan karakteristik lokasi dan jenis sentra industri yang dikembangkan. Infrastruktur ini juga diperlukan terkait dengan sistem logistik perikanan agar usaha perikanan semakin efisien," ujarnya.

"Apalagi permintaan jasa transportasi laut dari dalam dan luar negeri cenderung meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk barang dan angkutan manusia,"tambahanya.

Saat ini, paparnya, daya saing global dari Indonesia berada pada peringkat 38 dari 148 negara (tahun 2013/2014), masih kalah dari Singapura (peringkat 2), Malaysia (peringkat 24), Brunei Darussalam (peringkat 26), dan Thailand (peringkat 37), diantaranya karena keterbatasan infrastruktur. Logistic performance index Indonesia pada peringkat 53 pada tahun 2014 dari 150 negara yang disurvei, dimana peringkat tersebut masih kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam. (adi)