Business

Focus Group Discussion Tambang Bahas Masalah Smelter dan IUP

img title

petroenegy.id, Jakarta – Serial FGD (Focus Group Discussion) bahas isu-isu faktual seputara tambang dengan tema “Pengelolaan dan Pemanfaatan Tambang Mineral Menuju  Industri Indonesia yang Tangguh” diselenggarakan oleh Majalah Tambang, berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Diskusi yang dimoderatori oleh Henry Simanjuntak ini menampilkan empat narasumber, yaitu Ir. Yusuf (Peneliti), Ir. Satyagraha Somantri (Profesional Mitalurgi), Dr. Ryad Chairil (Ketua Asosiasi Mitalurgi dan Mineral Indonesia) dan Ir. Budi Santoso (Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Satudies).

Diskusi informal yang dikemas dalam suasana lebih santai ini membahas isu-isu faktual. Sesuai tema, diskusi ini fokus pada masalah mineral dalam kaitannya dengan regulasi diantaranya kebijakan yang mewajibkan perusahaan tambang melakukan peningkatan nilai tambah melalui pemurnian komoditas tambang atau yang disebut smelter serta kepastian hukum izin usaha penambangan.

Budi Santoro memulai presentasinya dengan menjelaskan  bahwa dimanapun di dunia ini yang namanya perusahaan tambang hanya memproduksi produk tambang, dan tidak ada kewajiban lain untuk menciptakan produk di luar bahan tambang, sehingga dengan demikian perusahaan tambang tersebut lebih fokus pada aktivitas penambangan dan terhindar dari beban-beban lain yang tidak perlu.

Namun, karena pemerintah malas mikir, kata Budi Santoso, maka dibuatlah regulasi yang mewajibkan perusahaan tambang itu untuk memghasilkan produk di luar bahan tambang.

“Itu namanya pemerintah malas mikir. Akibatnya, di Indonesia kita masih sibuk urus smelter, PKP2B, IUP, IUPK - seakan tak berujung. Tak hanya itu, tambang-tambang kecil dibebani kewajiban yang sama dengan tambang besar seperti Freeport, ini sangat-sangat tidak masuk akal,” kata Budi Santoso.

Oleh sebab itu, Budi Santoso meghimbau pemerintah agar lebih memperhatikan keberlangsungan tambang-tambang kecil. “Pada kesempatan ini saya minta pemerintah tidak  hanya bicara Freeport, Vale, Newmont dan perusahaan tambang yang gede-gede saja. Tapi, tolong pikirkan juga bagaimana dengan tambang-tambang kecil, seperti tambang di Sukabumi itu misalnya,” katanya.

Menurutnya, melaksanakan smelter itu adalah kewajiban pemerintah, ini  mulai dari pengolahan sampai pemurnian itu didesain. Ia membandingkan perkembangan smelter di China yang dibangun pemerintah China. “Smelter di China itu dibangun sendiri oleh pemerintah. Sementara, perusahaan tambangan di Indonesia diwajibkan membangun smelter dan juga disuruh urus segalah bentuk izin-izinnya,” kata Budi Santoso.

Namun, terkait pelaksanaan smelter di Tanah Air, Budi Santoso memberikan alternative pilihan yang mungkin dapat dijalankan dengan baik, yakni melalui pembangunan smelter satu IUP satu smelter atau indepent smelter. 

Disamping itu, kata dia, pemerintah perlu membuat rencana induk yang berbasis push resources (jumlah sumberdaya dan cadangan yang ada) atau Pull Demand: berbasis proyeksi kebutuhan nasional dan pasar ekspor.

Sementara itu, Satyagraha Somantri dalam makalahnya mengusulkan agar pengusahaan tambang diberi kemudahan akses dana investasi. Menurutnya, dengan kemudahan akses pendanaan tentu akandapat  mendorong perusahaan tambang melaksankan smelter.

“Pemerintah jangan hanya menyodorkan konsep saja. Tapi, bagaimana konsep dari pemerintah tersebut dapat diaplikasikan, ini tentu melalu proses. Menurut saya, konsep itu harus dikawal oleh pemrintah, kemudiann  dibicarakan atau diskusikan bersama-sama pelaku usaha. Kalau misalnya itu membutuhkan dana investasi, pemerintah juga harus memikirkan kemudahan-kemudahan mendapat akses dana investasi, kata Satyagraha Somantri.

Menurutnya, pengusaha diberi kemudahan dalam mendapatkan dana investasi. Pengolahan dan Pemurnian, perlu dibentuk Lembaga keuangan yang memayungi melaksanskan UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara khususnya pasal 102 yaitu pemegang ijin IUP dan IUPK wajib melakukan Pengolahan dan Pemurnian, penugasan pembentukan lembaga keuangan tertuang dalam uu no 3 tahun 2014 tentang Perindusterian tertuang dalam pasal 48, Lembaga pembiayaan investasi pembangunan industri dibentuk oleh Pemerintah,” Satyagraha Somantri.

Ditambahkannya, kepastian hukum bagi pengusaha pemegang IUP dan IUPK, baik untuk mineral logam maupun mineral bukan logam dan batuan ini penting sebagai jaminan investasi akan kembali dan menarik bagi investor maupun institusi pemberi dana, yaitu jangka waktu pemberian ijin usaha pertambangan (IUP) minimal 20 tahun dan dapat diperpanjang 2x10 tahun atau 40 tahun sekaligus. (MK)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category