Petroenergy.id, DEMAK - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar pelayanan KB serentak di seluruh Indonesia mulai 8 hingga 11 Maret 2023.

Pelayanan KB serentak dalam menyambut Hari Wanita Internasional (International Women Day) ini ditujukan guna meningkatkan kepesertaan KB baru dan meningkatkan komitmen akseptor Pasangan Usia Subur (PUS) dalam keberlangsungan pemakaian kontrasepsi.

Pelaksanaan pelayanan KB serentak dipusatkan di dua lokasi di Jawa Tengah, yakni di Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Di Kabupaten Demak, dipusatkan di Puskesmas Guntur II dan Klinik Rifda Bonang pada Rabu (8/3/2023) yang dipimpin langsung Deputi bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN dr. Eni Gustina, M.P.H.

Sedangkan di Semarang digelar di Rumah Sakit Tentara (RST) Bhakti Wira Tamtama, Kota Semarang pada Kamis (9/3/2023) dan dihadiri Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K).

Deputi bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN dr. Eni Gustina, M.P.H., dalam peluncuran Pelayanan KB serentak di Demak, mengatakan sasaran pelayanan KB serentak meliputi KB Ulangan, KB Ganti Cara, KB Pascapersalinan, dan KB Baru selain KP Pascapersalinan. Eni Gustina mengatakan pelayanan KB serentak ini juga merupakan upaya percepatan penurunan stunting.

“Spacing dan stunting menjadi satu sebab akibat. Artinya mereka yang mengatur jarak atau spacing antara hamil atau melahirkan lebih dari 3 tahun, terbukti anak yang dilahirkan tidak stunting. Berbeda halnya dengan yang jaraknya kurang dari 2 tahun, hampir dua kali lipat kejadian stuntingnya. Maka salah satu upaya BKKBN untuk meminimalkan risiko stunting adalah dengan mengatur jarak kelahiran melalui Pelayanan KB,” kata dr. Eni Gustina dalam pelayanan di Puskesmas Guntur II Demak.

Menurut Eni, pelayanan KB serentak ini juga untuk mengejar indikator pencapaian pelayanan modern contraceptive prevalence rate.

"Kegiatan pelayanan ini menyesuaikan dengan event-event yang ada, salah satunya pada bulan Maret ini, yang merupakan bulan woman international day. Dimana memberikan hak-hak kepada perempuan untuk sehat. Kontrasepsi bukan hanya sekedar alat untuk membatasi kehamilan, akan tetapi juga untuk menjaga kesehatan reproduksi bagi perempuan", ujar Eni Gustina.

Menurut Eni, BKKBN ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi koordinator pelaksana untuk Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia, yang salah satu intervensi nya melalui penurunan 4 terlalu (terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat dan terlalu banyak) menggunakan kontrasepsi.

Capaian prevalensi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) secara Nasional pada 2022, sebesar 22,6% dari target 28% pada tahun 2024.

"Kenapa MKJP, karena secara kualitas MKJP lebih efektif, efisien dan ekonomis. Jadi masyarakat bisa menghemat uangnya, tenaganya dan waktunya, untuk lebih berkonsentrasi mengasuh anaknya lebih optimal. Masyarakat yang akan melakukan kontrasepsi jangka panjang juga gratis, bahkan untuk IUD dan Implant tenaga kesehatannya kita bayar. Kita juga menyediakan bahan habis pakai seperti betadine, sarung tangan, dan kain kasa," tegas Eni Gustina.

Untuk mencapai target pada tahun 2024, dilakukan pendekatan komunikasi kepada komunitas masyarakat dan tokoh agama. "Selain itu juga dipersiapkan tim pemberi informasi, melalui pelatihan yang sudah kita persiapkan,” ujar dia. [san]