Jakarta – petroenergy.id Jangan dianggap rencana pembangunan Tol Laut pemerintahkan Joko Widodo, hanya sebagai pengoperasian kapal-kapal untuk rute wilayah tertentu dengan kapasitas kapal-kapal tertentu yang mendapat subsidi pemerintah. Hal ini dapat menjadi tidak efisien karena ada distorsi pasar. Demikian disampaikan CEO Samudra Shipping Lines, Asmari Herry kepada Petro Energi, di Jakarta 27 Mei.

“Alokasi dana pemerintah seharusnya hanya fokus pada konektivitas daerah terpencil dan dan route perintis serta pembangunan atau perbaikan infrastruktur pelabuhan di luar pulau Jawa, sehingga kemampuan pelabuhan di luar Jawa sebanding dengan pelabuhan di laut jawa," tambahnya.

Menurut Asmari, tol laut harus dimaknai sebagai pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan infrastruktur, terutama revitalisasi pelabuhan, pembangunan pelabuhan baru serta akses jalan ke pelabuhuan, sehingga mempermudah pergerakan barang dan manusia. Program tol laut demikian akan menjadikan transportasi lebih efisiensi dengan menggunakan laut sebagai base mengkonektivitaskan semua modal transportasi di Indonesia.

Selama ini biaya logistik di Indonesia mencapai  24 – 26 persen dari Product Domestic Bruto (PDB). Angka ini terlalu besar. Negara-negara maju biaya logistiknya hanya mencapai 9%, sehingga produk-produk mereka dapat bersaing di pasar internasional.  “Bila kebijakan pemerintahan Joko Widodo konsisten menjalankan program Tol Laut, maka biaya logistik kita diperkirakan akan turun menjadi 20% dari PDB pada 2019,” tegasnya. [] Yuniman