Jakarta, PetroEnergy.id-- Bertempat di gedung Kantor Pusat Aneka Tambang tbk, pada hari ini, Selasa (1/11) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) menggelar Kongres II Tambang Rakyat dan Internasional Conference on Community Mining.

Rencananya kegiatan Kongres ini akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widowo. Serta dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPR RI Komisi III & Komisi VII, Kementerian ESDM, Komnas Ham, Kementerian Pembangunan Desa, Duta Besar Luar Negeri, perwakilan Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta, Pemerhati Pertambangan, LSM dan Masyarakat Umum.

Peserta yang hadir di Kongres II APRI tersebut diperkirakan kurang lebih 1.000 orang peserta Kongres yang berasal dari Aceh, Papua, Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan, 200 orang peserta Internasional Conference yang terdiri dari; Perwakilan DPW dan DPC APRI, para pakar peneliti pertambangan Rakyat dari Australia, National University, Australia Govermment, Department of Foreign Affairs and Trade, Charles Darwin University, Universitas Halu Oleo Sultra, Univ Nusa Cendana NTT, Badan lingkungan Hidup Daerah Nusa Tenggara Timur.

Ketua Umum APRI, Gatot Sugiharto mengatakan, tujuan kegiatan kongres ini dilakukan untuk menyampaikan perkembangan APRI dan ingin mengungkapkan bahwa pertambangan rakyat adalah potensi ekonomi kerakyatan yang tahan krisis.

Selain itu, tambahnya, pihaknya juga menyampaikan hasil penelitian dari para pakar International mengenai pertambangan rakyat indonesia. Dan mengupayakan pengakuan bahwa penambang rakyat adalah profesi yang sama seperti petani, nelayan dan profesi lainnya. Serta mengusulkan kepada pemerintah agar ada satuan kerja , direktur, atau direktorat di Kementrian yang mengurus, memperhatikan dan mengelola pertambangan rakyat, sehingga menjadi potensi ekonomi kerakyatan.

"Pada fakta riilnya, sebanhak 3 juta penambang menghasilkan omzet lebih dari Rp 100 triliun dan potensi pajak,royalty dan retribusi lebih dari Rp 10 triliun per tahunnya untuk negara," ujarnya dalam sambutan pembukaan Kongres APRI.

Oleh karena itu, lanjutnya, APRI menginginkan agar pertambangan rakyat menjadi ekonomi kerakyatan, dimana dapat menambah pendapatan pemerintah daerah (PAD) seperti pajak, retribusi dan royalti. Dan dapat memperluas lapangan pekerjaan serta dapat memicu pertumbuhan perekonomian dari sektor pertanian, perdagangan, perikanan dan perternakan daerah setempat dan membentuk kemandirian ekonomi bagi pembangunan desa.

"Kita akan terus memperjuangkan nasib para penambangan yang selama ini masih belum mendapatkan perlakuan yang semestinya dari pemerintah. Kami juga ingin mengubah main set pertambangan rakyat yang selama ini diyakini tidak benar dan pertambangan rakyat menjadi legal," tegasnya.

Sementara itu, lanjutnya, pertambangan rakyat bisa menjadi salah satu dalam memperebutkan pertahanan NKRI dan juga membentengi negara terhadap bahaya proxy war (perang proxy) karena penyebab sejatinya dari proxy war adalah energi dan sumber daya alam (SDA).

"Oleh karenanya, dengan diberikan peranan rakyat dalam memanfaatkan sumber daya alam daerahnya masing-masing, maka akan membuat rakyat berjaga mengamankan asset SDA dan tidak mudah terprovokasi bahaya proxy war," tandasnya.(adi)