Jakarta, petroenergy.id -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan hari ini, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (26/1/2017), menggelar penandatanganan kontrak perdana pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2017. Pengadaan barang dan jasa tersebut terdiri dari 134 paket yaitu empat kontrak pilihan dan 130 kontrak biasa yang nilainya Rp 284 miliar.

Empat kontrak pilihan tersebut di antaranya ditujukan untuk sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi senilai Rp31,2 miliar. Kontrak ini rencananya akan digunakan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di NTT.

Lalu, kontrak yang ditujukan untuk Badan Pengembangan SDM dalam penyediaan makanan sebesar Rp 5,8 miliar. Ada kontrak untuk Badan Geologi sebesar Rp 1,48 miliar untuk digunakan untuk mobilisasi pengeboran di Alor, NTT. Ada juga kontrak untuk Badan Litbang dalam proyeksi injeksi karbondioksida (CO2) di Sulawesi sebesar Rp 4,47 miliar.

"Dalam hal pengadaan barang dan jasa, Kementerian ESDM melakukannya berdasarkan asas kebermanfaatan apalagi pengeluaran tersebut menggunakan dana APBN atau uang rakyat. Untuk itu saya mengucapkan selamat atas pengadaan barang dan jasa yang bisa dilakukan awal tahun meskipun total dari pengadaan barang dan jasa tahap pertama itu masih dibawah 10 persen dari pagu anggaran Kementerian ESDM di 2017 sebesar Rp7,02 triliun.," kata Jonan dalam kata sambutannya.

Ditambahkannya ; "Jika bisa hal ini dilakukan seawal mungkin karena kalau diawal persiapannya bisa lebih baik. Tapi perlu diingat penyerapan cepat buka indikator. Sebab yang penting mengetahui kualitas barang dan jasa yang dibeli. Selain itu etiap pejabat yang ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus tahu detail harga barang dan jasa yang dilelang kalau tidak mau kehilangan jabatannya."

Mengomentari hal ini, Ketua 1 IAPI, (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) Khairul Rizal menyatakan mendukung himbauan Menteri ESDM yang berprinsip pengadaan pemerintah harus mendapatkan barang atau jasa yang terjangkau dan berkualitas.

"Harganya juga harus harga terbaik atau market driven price. Saat ini dengan keberadaan e-catalog pemerintah yg dikelola LKPP karena pembeliannya dikonsolidasi seluruh indonesia pemerintah bisa mendapatkan barang dan jasa dibawah harga pasar," katanya kepada petroenergy, Kamis (26/1). (adi)