Jakarta, petroenergy.id - Untuk menjadi negara maritim yang kuat dan diakui dunia, Indonesia perlu memperhatikan kebutuhan utama industri maritim dalam soal kecanggihan teknologi dan sumber daya manusia. Kedua komponen ini dapat direalisasikan dengan membangun kerjasama yang saling melengkapi antara pemerintah, instansi terkait dan pemangku kepentingan pelaku  bisnis dan pihak swasta.

Dalam jumpa  pers  terkait pameran maritim berskala internasional 2016, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners’ Association-INSA), Johnson W. Sutjipto, mengatakan pemerintah berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai poros marittim dunia yang tangguh dan mandiri. Untuk  itu, kecanggihan teknologi di dunia pelayaran nasional dan  SDM harus  dimiliki.

“Kami sebagai mitra strategis pemerintah menunjang program tersebut dengan mempersiapkan teknologi dan  SDM yang berkualitas. Melalui kedua elemen tersebut, kami berharap dapat terus berkontribusi untuk mencapai kejayaan industri maritim nasional,” ujar Soetjipto, Senin (14/11/2016) di Jakarta.

Indonesia memang memiliki sejarah sebagai “poros” maritim yang berdaulat, mandiri, dan berjati diri. “Untuk mengembalikan Indonesia sebagai bangsa maritim yang diakui, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu cara yang paling relevan untuk mewujudkan keinginan tersebut,” ujar Christopher Eve, presiden direktur PT UBM Pameran Niaga Indonesia dalam jumpa pers tersebut.

Berkaitan dengan itu, sebuah pameran maritim komprehensif berskala internasional, Marintec Indonesia 2016, akan kembali digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, setelah sebelumnya  pernah digelar pada 2014  lalu. Acara yang diselenggarakan pada  23-25 November ini akan  menghadirkan 128 peserta pameran dari 12 negara.

Pameran industri maritim ini akan menjadi ajang pertemuan ekslusif para pelaku bisnis Indonesia dan internasional untuk saling menawarkan produk, jasa dan teknologi terkini. Juga akan ikut diselenggarakan konferensi dan  seminar teknis. Pameran ini  mencakup perlengkapan kelautan, teknologi perkapalan, penyediaan chandlery,  dan pelayanan maritim. (san)