Global

WALHI : Rezim Ekonomi Global Langgengkan Ketimpangan Pengusaan SDA

img title

Jakarta, petroenergy.id -- Khalisah Khalid, juru bicara WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menytakakan bersetuju dengan kesimpulan G20, bahwa selama negara-negara anggota 620 tidak mengoreksl sistem ekonomi neoliberal yang menjadi paradigma ekonomi mereka, maka 620 tidak akan pernah berhasil mencapai pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ditambahkannya, rezim penumbuhan ekonoml global, yang juga dianut oleh pemerintah lndonesia, justru semakin melanggengkan ketimpangan penguasaan (SDA) Sumber Daya Alam, termasuk sumber-sumber agraria. Penguasaan oleh segelintir korparasi atas sumberdaya tersebut hampir selalu berujung pada konflik.

"Ketimpangan ekonoml semakin nyata dan krisis global terns terjadl-seperti krisis iklim dan krisis pangan akibat monopoli atau penguasaan korporasl dalam sislem pangan global dan sistem produksi pertanlan dunia. Karena mengacu pada perjanjian petdagangan internasional yang memihak pada kepentingan korporasi dan membatasi peran negara, maka ketidakadilan dan krisis adalah keniscayaan.” Ungkapnya di Jakarta (6/7).

Terkait dengan perubahan iklim, negara-negara 620 mempunyai peran panting memimpin dunia menuju pembangunan rendah karbon. G20 yang menghasilkan 8596 GDP global, bertanggung jawab terhadap 75% emisi global. Berdasarkan Brown to Green Report 2017 yang diluncurkan oleh Climate Transparency pada awal pekan ini, negara-negara 620 telah memulal transisi menuju ekonomi rendah karbon, namun dinilai masih sangat lambat untuk mencegah terjadinya kenaikan di bawah 2 derajat Celcius sesuai target Kesepakatan Paris.

lndonesia sendiri telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030 yang dinyatakan dalam NDC, namun, sayangnya, belum sejalan dengan target Kesepakatan Paris.

"Kebijakan iklim lndonesia di tingkat sektoral dinilai belum cukup baik, dan minim strategi penurunan emisi jangka panjang. Walaupun dinilai cukup berhasil dalam upaya pengurangan subsidi bahan bakar fosil, namun di sisi lain dukungan instrumen-instrumen pendanaan publik atas energi terbarukan tidak bertambah. Daya tarik investasi untuk energi terbarukan lndonesia juga sangat rendah bandingkan dengan negara-negara G20lainnya," tandasnya. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category