Other

Wajib Bagi Pemegang IUP dan IUPK Divestasi 51 Persen

img title

Jakarta, petroenergy.id  – Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 antara lain mengatur tentang divestasi 51% secara bertahap.

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Iganasius Jonan, mengatakan bahwa instruksi langsung Presiden Republik Indonesia ini sangat penting dilakukan dan tidak bisa ditunda-tunda.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, tambah Menteri ESDM,   maka semua pemegang kontrak karya dan IUPK melaksanakan kewajiban divestasi ini.

“Tidak ada pengecualian untuk divestasi, harus sampai dengan 51%. Mau tambangnya bawah tanah, bawah air, diatas udara tetep sama. Mau bangun smeleter atau gak mau bangun smelter, tetep ada konsekuensinya. Kalau gak bangun smelter tidak boleh diekspor,” tegas Jonan, Kamis (12/1).

Menurutnya, jika tidak bisa membangun sendiri smelternya, dapat bekerjasama dengan perusahaan lain namun tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan divestasi sebesar 51%.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, kata Jonan,  mengamanatkan setiap pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap.

Pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% dimiliki peserta Indonesia. Berikut tahapan divestasi dicantumkan dalam pasal 97 ayat 2 PP Nomor 1 tahun 2017 yakni, tahun keenam: 20 persen, tahun ketujuh: 30 persen, tahun kedelapan: 37persen, tahun kesembilan: 44 persen dan tahun kesepuluh: 51 persen  - dari total seluruh saham. (mk)

 

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category