Other

Untuk Menstabilkan DBH Migas, UU No.33 Tahun 2004 Perlu Direvisi?

img title

Jakarta, PetroEnergy.id -- Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memprotes Menteri Keuangan terkait kebijakan dan penyaluran dana bagi hasil (DBH) migas. Perolehan DBH migas 2015 untuk Pemkab Bojonegoro yang sudah diterima sebesar Rp 663 miliar mengalami kelebihan bayar sebesar Rp 549.508.726.027. Padahal perolehan DBH Migas 2015 sebesar Rp 663 miliar itu sudah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Di dalam Surat yang ditandatangani Bupati Bojonegoro Suyoto tertanggal 4 November 2016 menyatakan permintaan penjelasan kepada Menteri Keuangan terkait adanya keputusan kelebihan bayar DBH migas 2015..  Dengan adanya kelebihan bayar sekitar Rp 550 miliar, berarti perolehan DBH migas pada 2015 sangat kecil  jika dibandingkan produksi minyak Blok Cepu rata-rata ketika itu sekitar 58 ribu bph.

Selain itu, munculnya keputusan kelebihan bayar DBH migas 2015 untuk daerahnya disebabkan perolehan dari penjualan minyak Blok Cepu dimanfaatkan untuk membayar ‘cost recovery’. Padahal produksi minyak Blok Cepu pada 2015 mencapai 26,7 juta barel dengan harga minyak dunia rata-rata 45 dolar per barel bisa memperoleh USD 1.200.500.000.

Menanggapi hal ini, Emmanuel Bria, Asia Pasific Senior Officer (NRGI) Natural Resources Governance Institute menyatakan, saat ini mekanisme DBH pusat ke daerah sistem stabilisiasinya hanya ketika mengantisipasi kelebihan DBH. "Sebenarya kasus seperti ini bukan hanya di Bojonegoro. Di Riau juga ada. Tapi tidak kebetulan protes." kata Bria kepada PetroEnergy, Jumat, 11 November 2016.

Titik permasalahan, kata dia, sebenarnya di Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah belum mencakup dan mengantisipasi dari harga minyak yang turun. "Untuk itu UU ini perlu direvisi agar bisa memperjelas dan mengantisipasi gejolak harga minyak." ujarnya

"Selain itu, Pemda dan Pemkab penghasil migas juga sebaiknya menyiapkan Perda Petroleum Fund untuk mengantisipasi dan menstabilkan DBH. Mengapa DBH perlu distabilkan? Karena DBH mengacu harga minyak. Jadi kalau harga minyak turun untuk menstabilkan petroleum fund." tandasnya.

Asal tahu saja, Saat ini menurut Pasal 19 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 DBH yang diterima Pemerintah Daerah. DBH Minyak Bumi sebesar 15,5% dibagi dengan rincian, 3% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 6% Kabupaten/Kota penghasil, 6% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Untuk DBH Gas Bumi  sebesar 30,5% dibagi dengan rincian, 6% Kabupaten/Kota yang bersangkutan, 12% untuk Kabupaten/Kota penghasil, 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category