Oil & Gas

Tumpang Tindih Lahan Pertambangan Hambat Pertumbuhan Sektor Migas

img title

Balikpapan, petroenergy.id  - Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Daerah Kalimantan dan Sulawesi, Nazwar Nazar, mengatakan, SKK Migas telah menerima laporan mengenai tumpang tindih perizian lahan migas dengan pihak lain di Kalimantan dan Sulawesi, akhir-akhir ini.

"Setidaknya ada laporan 200 perizinan lahan yang tumpang tindih dari perusahaan izin usaha pertambangan,” kata Nazwar Nazar, Selasa (27/9).

Menurutnya, tumpang tindih lahan juga terjadi antara industri migas dengan perkebunan kelapa sawit, pabrik semen, PLN, Dinas Pekerjaan Umum, telekomunikasi dan rumah masyarakat.

Dijelaskannya, data potensi tumpang tindih lahan industri migas terjadi jauh melampaui data yang sudah yang ada pada  SKK Migas.

Salah satu contohnya adalah pembangunan Bendungan Marang Kayu di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang sebagian diantaranya adalah wilayah operasi Vico Indonesia.

Sebanyak 9 pipa sumur dari 21 pipa sumur yang ada terendam dalam lokasi proyek bendung Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur. “Terpaksa diangkat saja ke atas pipa migas Vico ini,” kata Nazwar Nazar.

Nazwar Nazar menambahkan, tumpang tindih lahan juga terjadi antara PT Pertamina EP dengan PT Adaro Energy (Tbk) di Blok Tanjung Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Perusahaan tambang ini malah berinisiatif mengganti seluruh area PT Pertamina demi aktifitas pertambangan.

“Informasinya, potensi batu bara sedalam 60 meter di daerah itu. Sehingga Adaro mengganti seluruh biaya dikeluarkan Pertamina di wilayahnya,” tandasnya.

Nazwar menyatakan tumpang tindih lahan harus diselesaikan dalam Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) antara dua pihak saling berkepentingan. SKK Migas menjadi fasilitator penghubung antara permasalahan tumpang tindih lahan ini.

“Kasus Vico dan Pertamina sudah ada kesepakatan PPLB sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Namun lebih banyak yang tidak ada kesepakatan sehingga ada laporan kepolisian,” ujarnya.

Nazwar menyebutkan, penyerobotan area PT Pertamina EP di Samboja oleh perusahaan pertambangan batu bara CV Beni Putra. Dia menyebutkan perusahaan ini melakukan aktifitas pertambangan di zona merah eksploitasi migas dan merusak guest house milik Pertamina.

“Lokasi sumur minyak di Samboja memang sudah tua sejak zaman Belanda. Namun wilayah ini masih potensial produksinya minyak. Security Pertamina sudah mengingatkan, namun mereka mengabaikan keluhan mereka,” ujarnya.

Sehubungan hal ini, Nazwar menyarankan Pertamina melaporkan secara resmi penyerobotan lahan sudah dilakukan CV Beni Putra. Perusahaan ini bisa terkena pelanggaran pidana pertambangan tanpa izin maupun aktifitas pertambangan di area migas.

Atas kasus penyerobotan lahan trsebut, Nazwar Nazar, meminta polisi bertindak tegas terhadap perusahaan yang mengganggu kepentingan nasional dalam upaya peningkatan produksi. Menurutnya, sudah banyak sumur sumur migas yang dikuasai oleh warga sehingga menghambat kegiatan eksploitasi. (mk)

 

 

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category