Other

TP4P Haruskan Kejati Kawal Proyek Percepatan 35.000 MW

img title

Jakarta, petroenergy.id – Percepatan proyek 35 ribu mega watt (MW) perlu dukungan dari Kejaksaan Tinggi sangat dibutuhkan dalam mengawal dan mengamankan setiap proses pembangunan yang dilakukan PLN. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) bentukan Pemerintah merupakan wujud dari upaya terebut.

"Kami menyampaikan ucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Maluku yang telah membantu kami sehingga pembangunan transmisi sudah selesai. Masih ada PR (tugas rumah) lain, baik di Papua maupun Maluku Utara," kata Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN, Haryanto dalam acara sosialisasi TP4P di Jayapura Rabu (11/5).

Menurutnya, selama ini ada beberapa kendala yang kerap dihadapi dalam membangun proyek kelistrikan seperti kendala pembebasan lahan, kontraktor tidak bekerja optimal serta lamanya proses perizinan.

Namun itu, PLN tetap harus melistriki sekitar 600 desa di Maluku dan Papua, dimana secara geografis kedua daerah ini cukup sulit dijangkau. "Kami akan bekerja keras, mohon dukungan untuk mempercepat kegiatan-kegiatan di lingkungan kami," tambah Haryanto.

Direktur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sekaligus Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) Aditya Warman menyampaikan apresiasinya kepada Kejaksaan Tinggi yang telah mendukung PLN dalam melaksanakan tugasnya. "Masalah pembebasan lahan ini, hal sangat sensitif dan ini harus dilakukan kita-kita oleh tim pengawal dan pengaman ini," tegas Aditya Warman.

Selain itu, Aditya Warman juga menyebutkan bahwa TP4P akan didukung oleh semua elemen di Kejaksaan, termasuk untuk mengawal dan mengamankan proses pengadaan barang dan jasa di PLN. Namun, ia menggaris bawahi pengawal dan pengaman ini tidak untuk dijadikan lapak untuk berlindung, melainkan harus dilakukan secara profesional.

Selain pengawal dan pengamanan dari Kejakasaan, dukungan pemerintah terhadap program 35.000 MW juga diwujudkan dengan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan oleh Presiden Joko Widodo.

Dengan adanya Perpres tersebut, diharapkan gubernur atau bupati/walikota selaku penanggung jawab proyek strategis nasional di daerah memberikan perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan proyek tersebut sesuai kewenangannya, antara lain penetapan lokasi, izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan.

Selain itu, Presiden juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Presiden menginstruksikan agar para stakeholder mendahulukan proses administrasi pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan dan penyelesaian atas laporan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. Esdm.go.id/mk

 

ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category