Other

Terkait Revisi PP No.79, Kementerian ESDM dan Kemenkeu Beda Pandangan

img title

Jakarta, petroenergy.id – Plt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luhut Binsar Pandjaitan, Senin sore (5/9) kembali menyinggung soal revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat  Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang juga belum rampung.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, revisi PP 79  masih terdapat perbedaan pandangan antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan. Hal ini, katanya, menyebabkan terjadi tarik-menarik. "Masih ada tarik-tarikan dengan (Kementerian) Keuangan," kata Luhut Binsar Pandjaitan .

Hal  yang masih menjadi perdebatan antara kedua instansi tersebut adalah  Kementerian Keuangan tidak ingin kehilangan pendapatan.  Di sisi lain, Luhut berkeinginan agar Kementerian Keuangan dapat memahami kesulitan yang dihadapi kementeriannya terkait aturan ini karena investasi migas menjadi kurang bergairah.

"Saya bilang, kalau kamu (Kemenkeu-red) masih buat peraturan seperti ini - kamu pajakin eksplorasi, ya  pastilah investor tak  mau datang. Kalau investor tidak mau datang, maka Kemenkeu mau dapat apa," tanya Luhut Binsar Pandjaitan.  

Oleh karena itu, kata dia menambahkan, sebaiknya investor diberikan insentif dulu. Apabila kegiatan eksplorasi berhasil, barulah dikenai pajak. Agar aturan ini segera rampung.

Luhut menegaskan akan terus melakukan pembahasan dengan instansi terkait.

Ketika ditanya seperti apa bentu pembahasannya, Luhut mengatakan: “Masih rapat terus …kita kejar terus, ini harapannya supaya harga gas murah. Kalau gas murah itu bisa industri hulir lebih jalan,” pungkasnya. (mulkani)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category