Oil & Gas

Terbuka Bagi Inpex Untuk Menaikan Produksi Blok Masela

img title

Jakarta, petroenergy.id - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,  Arcandra Tahar, mengatakan kenaikan produksi  atas Blok Masela sedang dipertimbangan oleh Kementerian ESDM, karena harus menentukan tingkat keekonoiannya.

"Sedang dipertimbangkan untuk keekonomiannya, salah satu usulannya adalah menaikkan produksinya. Sepertinya ke arah sana," kata Arcandra Tahar di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/11).

Adanya peningkatan produksi tersebut, Inpex harus menambah jumlah sumur yang dibor dan peningkatan belanja modal untuk Blok Masela.  Namun, Arcandra belum bersdia merinci jumlah dana yang harus dikeluarkan ketika kapasitas produksi Blok Masela ditingkatkan menjadi 9,5 juta ton per tahun (mtpa).

Arcandra mengatakan, tidak ada perubahan klausul dalam kontrak Blok Masela, termasuk mengenai moratorium kontrak. Masa kontrak Blok Masela akan berakhir tahun 2028. Sebelumnya, Inpex meminta moratorium kontrak selama 10 tahun. Artinya, kontrak yang seharusnya berakhir pada 2028, diundur menjadi 2038.

Namun, keinginan Inpex tersebut tampaknya tidak disetujui pemerintah. "Kami usahakan tetap sama. Kami lihat dulu keekonomiannya dengan menaikkan produksi," tandas Arcandra. 

Penambahahan kapasitas produksi dan moratorium kontrak ini merupakan beberapa poin insentif yang diminta Inpex kepada pemerintah, Agustus lalu. Permintaan ini diajukan karena ada perubahan skema pengembangan Blok Masela dari kilang gas di laut menjadi di darat.

Pada 13 Oktober lalu, Pelaksana tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan membalas permintaan insentif tersebut melalui sebuah surat. Ada lima poin penting yang disampaikan pemerintah kepada Inpex. 

Pertama, pemerintah dan SKK Migas akan melakukan kajian terkait permintaan Inpex meningkatkan kapasitas produksi Blok Masela menjadi 9,5 mtpa. Kedua, terkait permintaan moratorium kontrak selama 10 tahun, Kementerian ESDM masih perlu melakukan kajian dengan mempertimbangkan kondisi yang ada. Persoalannya, peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai  penangguhan atau moratorium kontrak tersebut. 

Ketiga, terkait permintaan Inpex agar mendapatkan tingkat pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR) yang ekonomis dalam mengembangkan Blok Masela. Keempat, terkait permintaan Inpex agar biaya yang telah dikeluarkan selama ini sekitar US$ 1,6 miliar dihitung sebagai biaya penggantian dana talangan migas (cost recovery) alias diganti oleh negara.

Kementerian ESDM menganggap mekanismenya sudah ditetapkan yaitu berdasarkan persetujuan SKK Migas. Jadi, rincian biaya proyek yang dapat dikembalikan akan dibahas lebih lanjut oleh SKK Migas.

Kelima, mengenai permintaan proses pemberian perizinan. Pemerintah akan berupaya mempercepat proses penyelesaian perizinan yang diperlukan dengan persetujuan revisi rencana pengembangan pertama (PoD 1). Tapi, hal ini tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, menurut Arcandra, Inpex tidak hanya meminta lima poin insentif tersebut. Namun, dia belum mau merinci poin tambahan insentif.  "Lagi dievaluasi satu per satu. Beberapa sudah sepaham," kata dia.

Menanggapi pertanyaan wartawan, Arcandra menjelaskan, kemungkinan memenuhi permintaan Inpex Corporation untuk meningkatkan produksi Blok Masela, masih terbuka. Dikabarkan, perusahaan minyak dan gas bumi asal Jepang ini berencana meningkatkan produksi Blok Masala menjadi 9,5 mtpa. (mk)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category