Oil & Gas

Telah Lahir Permen ESDM yang Mengatur Pengelolaan Wilayah Kerja Migas

img title

Jakarta, petroenergy.id – Upaya stabilkan produksi minyak dan gas bumi ( migas) serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas pada masa alih kelola wilayah kerja yang akan berakhir kontrak kerja samanya, Menteri ESDM perlu menambahkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.

Terkait hal itu, Menteri ESDM menetapkan Permen ESDM Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya. Permen ini ditetapkan oleh Pelaksana Tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan tanggal 13 Oktober 2016.

Pasal 1 dalam Pemen ini, dinyatakan bahwa di antara ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, disisipkan dua pasal yakni Pasal 27 A dan Pasal 27 B.

Pasal 27 A menyatakan bahwa, setelah ditandatanganinya kontrak kerja sama (Pertamina sebagai pengelola wilayah kerja), dalam rangka menjaga tingkat produksi minyak dan gas bumi di wilayah kerja tersebut, PT Pertamina (Persero) atau pemenang lelang dapat melakukan pembiayaan atas kegiatan operasi yang diperlukan sebelum tanggal efektif kontrak kerja sama baru.

Pelaksanaan kegiatan operasi melalui pembiayaan, sebagaimana dilakukan oleh kontraktor terdahulu.

Pasal 27 A ayat 3 mengatur bahwa SKK Migas menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pembiayaan dan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang memuat antara lain Skema pelaksanaan kegiatan (pembiayaan dan operasional), Mekanisme pengajuan rencana kerja dan anggaran, Mekanisme pengembalian biaya operasi, Pengelolaan asset, Tanggung jawab atas pelaksanaan operasi, dan Rencana penjualan hasil produksi minyak dan atau gas bumi.

Pasal ini juga menyatakan, PT Pertamina atau pemenang lelang wajib membuat perjanjian dengan kontraktor terdahulu terkait pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan operasi dengan mengacu pada pedoman yang disetujui SKK Migas.

Sementara itu, Pasal 27B menyatakan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero) atau kontraktor baru untuk melakukan persiapan alih operasi dan pembiayaan atas kegiatan operasi dapat dikembalikan berdasarkan kontrak kerja sama baru.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (mk)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category