Investment

Tahun Depan Pemerintah Subsidi Rp 520 Miliar Untuk 84 PLTMH

img title


Jakarta, PetroEnergy.id -- Direktur Aneka Energi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Maritje Hutapea mengatakan, Pemerintah bakal memberikan subsidi listrik dari pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebesar Rp 520 miliar pada tahun depan Subsidi listrik bagi PLTMH ini sebagai jawaban atas polemik PLN (Persero) yang enggan membeli listrik sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 19 Tahun 2015.

"Kami menghitung setidaknya ada 84 PLTMH yang membutuhkan subsidi senilai Rp 520 miliar pada tahun depan," kata Maritje belum lama ini di Jakarta.

Dijelaskannya, sesuai Permen 19/2015, listrik PLTMH dipatok pada harga kisaran US$ 10,8 sen hingga US$ 13 sen per kilowatt hour (kWh) dari tahun pertama sampai ke-8 dan US$ 6,75 sen-8 sen pada tahun ke-9 hingga ke-20. Harga listrik itu masih dikalikan faktor F di mana semakin timur lokasi pembangkit, maka harga listrik akan semakin tinggi.

Kementerian ESDM sendiri sampai saat ini telah menetapkan 122 unit pengembang PLTMH. Namun, belum semuanya bakal mendapat subsidi tahun depan lantaran jadwal operasinya masih lama. Dari 122 unit tersebut, pihaknya menetapkan 84 unit PLTMH yang bakal operasi pada tahun depan dan menerima subsidi.

“Kami diskusi dengan Kementerian Keuagan untuk mendapatkan subsidi. Kemudian diputuskan pemerintah subsidi Rp 520 miliar,” kata Maritje. Implementasi subsidi itu tinggal menunggu persetujuan Badan Anggaran DPR RI.

Dia berharap, pasca adanya subsidi ini, PLN tidak akan berlama-lama meneken PPA PLTMH. Pasalnya, hanya beberapa pengembang memang mendapat lokasi mudah sehingga tidak harus mengucurkan biaya cukup besar. Sementara sebagian besar PLTMH berada di lokasi sulit dan minim infrastruktur sehingga membutuhkan investasi cukup besar.

“Kalau sampai (PLN) tidak mau PPA. Berarti alasan subsidi itu dibuat-buat,” kata dia.

Padahal, jika PPA tidak diteken, maka akan berdampak pada target kapasitas terpasang PLTMH pada tahun depan. Hal ini disebabkan oleh pengembang yang tidak akan mau tanda tangan PPA jika harga listriknya tidak menguntungkan. Padahal, sampai 2023, pemerintah menargetkan pemanfaatan tenaga air mencapai 21 ribu MW.(adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category