Energy

Stop! Revisi ke-6 PP No.23/2010, Ada Kongkalikong di Level Pejabat ESDM dengan Kontraktor

img title

petroenergy.id, Jakarta – Kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ini berdasarkan Undang-Undang (UU) yang dimungkinkan untuk diamandemen, namun tidak bisa dirubah melalui peraturan pemerintah (PP). Jika ini dipaksakan melalui revisi PP maka dikhawatirkan telah terjadi kongkalikong di level pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan kontraktor.

Demikian  antara lain yang dapat disimpulkan Petro Energy dari pendapat para pembicara yang berbicara pada seminar yang mengusung tema “Revisi ke-6 PP No.23 Tahun 2010 Tentang Usaha Minerba: Ancaman terhadap Ketahanan Energi Nasional” di Pulau Dua, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Seminar yang diselenggarakan oleh Indonesia Resources Studies (IRESS) menghadirkan pembicara Dr. Simon F. Sembiring (Mantan Dirjen Minerba), Dr. Ahmad Redi (Pakar Hukum dari Univ. Tarumanegara), Yuri Usaman (Dir. Eksekutif CERIS), Henrda Sinadia (Dir. Eksekutif APBI) dan Marwan batubara (Dir. Eksekutif IRESS).

Simon Sembiring, mengatakan, agar pemerintah tidak terlalu buru-buru melakukan revisi PP tersebut. Oleh karena itu, ia menyarankan sebaiknya pemerintah meninjau kembali darft PP dengan mengkaji ulang materinya sembari duduk bareng dengan para pengusaha, bicaralah dengan sungguh bahwa semua ini untuk kepentingan nasional ke depan.

“Ada baiknya draft PP yang beredar di publik ditinjau kemabli, dikaji secara konfrehensif, duduk bersma-sama dan gak usaha gaduh. Intinya, harus mendahulukan kepentingan nasional ke depan,” kata Simon Sembiring.

Yusri Usman mengatakan, PP No.23/2010, dari awal sudah cacat hukum. Menurtnya, dibawa kemanapun, PP ini tetap akan cacat hukum. “Revisi itu hanya kongkalikong di level pejabat ESDM saja, hal ini yang harus dikorek. Jika tidak maka ini akan menjadi salah satu yang menhalangi program ketahanan energi nasional,” katanya.

Senada dengan Yusri Usaman, Ahmad Redi, menilai, PP No.23/2010 regulasi yang  cenderung cacat moral. “Menurut saya PP No. 23/2010, ini cacaat moral, cacat konstitusional, dan cacat regulasi,” kata Ahmad Redi.

Sementara, Marwan Batubara, memaklumi adanya penyimpangan-penyimpangan. Alasnanya, karena berbagai kontrak yang mengatur pengelolaan tambang-tambang tersebut dalam KK maupun PKP2B dibuat di masa lalu dalam kondisi kemampuan negara yang masih terbatas dalam hal modal, teknologi, manajemen dan SDM.

Namun, KK dan PKP2B juga telah memuat pula berbagai ketentuan untuk menjamin terwujudnya dominasi negara tersebut di kemudian hari, seperti ketentuan tentang divestasi saham, luas wilayah tambang, dan lain-lain.

Menurut Marwan, berbagai ketentuan dalam UU Minerba No.4/2009 dan sejumlah PP maupun Permen di bawahnya telah mengatur agar penguasaan negara atas tambang-tambang yang saat ini dikelola oleh kontraktor KK dan PKP2B lambat laun dapat beralih kepada BUMN. Dengan berbagai ketentuan tersebut, pemerintah telah melakukan renegosiasi kontrak dengan kontraktor KK dan PKP2B sejak 2010 hingga saat ini. Namun hasilnya belum optimal sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

Tidak optimalnya hasil renegosiasi kontrak, yang berpotensi melanggar konstitusi dan merugikan negara, dapat disebabkan oleh beberapa hal, kata Marwan Batubara, pada umumnya para kontraktor cenderung untuk mempertahankan dominasi karena selama ini telah memperoleh banyak keuntungan dan pejabat negara tidak konsisten  dalam menjalankan regulasi.

“Di sisi lain, para pejabat negara yang terlibat negosiasi tidak optimal memanfaatkan posisi dan tidak konsisten pula menjalankan peraturan yang berlaku. Guna mengakomodasi kepentingan kontraktor, dalam beberapa kesempatan, dilakukan pula perubahan peraturan atau kebohongan informasi. Ditengarai kedua belah pihak melakukan moral hazard,” kata Marwan Batubara.

Marwan berpendapat bahwa untuk mengakomodasi kepentingan menyimpang yang sarat moral hazard antara lain telah terjadi perubahan atas PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebanyak 5 kali. Ternyata dalam waktu dekat pemerintah melalui Kementrian ESDM telah berniat pula untuk melakukan perubahan yang ke-6. Jika ditelusuri lebih rinci, ditemukan bahwa rencana perubahan tersebut lebih disebabkan oleh kepentingan para kontraktor mempertahankan dominasi pengelolaan tambang-tambang di Indonesia.

Baik Simon Sembiring, Marwan Batubara, Yusri Usman dan Ahmad Redi, sepenadapat, revisi ke-6 PP No.23 ini distop! Karena, akan mendorong terjadinya praktek kongkalikong antar pejabat ESDM dengan para kontraktor, di satu sisi. Di sisi yang lain, ini dapat pula menghambat program ketahanan energi nasional. (Mk)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category