Oil & Gas

SP SKK Migas Usulkan Bentuk Badan Pengelola Energi Dibawah Presiden

img title

Jakarta, PetroEnergy.id – Dedi Suryadi, Ketua SP SKK Migas (Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyatakan pihaknya ingin dibentuk sebuah lembaga permanen untuk mengelola energi, yang posisinya langsung dibawah Presiden Republik Indonesia.

"Saat ini muncul ketidakpastian dan keraguan baik di kalangan pekerja SKK Migas maupun investor di sektor hulu migas karena status lembaga SKK Migas yang masih bersifat sementara," katanya dalam siaran pers Sabtu, 4 Juni 2016 di Jakarta.

Ditambahkannya, energi baik itu minyak dan gas bumi atau yang lainnya, saat ini tidak bisa lagi diperlakukan sebagai komoditi. Energi harus diperlakukan sebagai sebuah alat untuk membangun ketahanan energi nasional untuk kelangsungan hidup Bangsa Indonesia di masa-masa mendatang.

Energi minyak dan gas bumi, tidak bisa lagi diperlakukan sebagai alat untuk mendapatkan penerimaan Negara. “Energi minyak dan gas bumi, harus digunakan untuk mendorong peningkatan industri Nasional, harus digunakan untuk pertumbuhgan kemampuan Bangsa Indonesia. Karena itu tugas kami sekarang adalah Membesarkan Bangsa,” tegasnya.

Salah satu contoh dan alasan Badan atau Lembaga Pengelola Energi harus dibentuk dan berada dibawah Presiden adalah keputusan Blok Masela yang diputuskan oleh Presiden langsung, harus dikembangkan di darat demi kepentingan Bangsa yang lebih besar.

Dengan contoh tersebut, maka kedepan tidak bisa lagi posisi Badan atau Lembaga Pengelola Energi dibawah Menteri atau dibawah Perusahaan Terbatas (Persero). “Keputusan Masela menunjukkan bahwa pengelolaan energi harus berada langsung dibawa komando Presiden Repunblik Indonesia,” tandas Dedi.(adi)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category