Business

Sofyano Zakaria Kritik Pemerintah Memberi Peluang Swasta Jual Avtur di Bandara

img title

Jakarta, PetroEnergy.id - Bisnis avtur atau bahan bakar untuk pesawat terbang selama ini ditangani BUMN Pertamina. Tapi, ada indikasi yang berkembang makin kuat bahwa bisnis ini sudah diincar juga oleh pihak swasta. 


Masalah ini pernah terdengar seiring dengan adanya desakan dari Menteri Perhubungan di masa lalu (Jonan) yang pernah menyuarakan untuk mendorong swasta ikut menjual avtur di bandara di Tanah Air. “Sangat aneh jika pemerintah berfikir seperti itu dan ini jelas sebagai upaya mengkebiri peran BUMN,” kritik Direktur Puskepi Sofyano Zakaria di Jakarta, Minggu (21/8).  


Menurutnya, swasta pasti tidak akan mau masuk bisnis avtur pada daerah daerah terpencil seperti di Indonesia timur , dan ini pasti akan dibebankan Pemerintah ke Pertamina. “Sebaliknya, swasta pasti akan mengincar bisnis avtur pada bandara bandara besar saja. Dan mereka punya kemampuan melobby pihak penguasa untuk mendukung itu,” jelas Sofyano lagi.  


Bisnis avtur pada bandara besar seperi Soekarno-Hatta Tangerang atau Juanda Surabaya, menurut Sofyano, pasti sangat diincar oleh pihak swasta dan berujung akan dikebirinya BUMN Pertamina. Dengan mudah swasta biasa masuk bisnis ini dengan mengkondisikan adanya kebijakan Pemerintah dikaitkan dengan alasan untuk kompetisi harga bahkan alasan untuk menekan biaya operasional airline. Padahal, kritik Sofyano, kenyataannya ketika harga minyak dunia turun dan harga avtur ikut turun tetap saja biaya  penerbangan tidak pernah turun. “Dan sayangnya, Pemerintah ternyata tidak mampu berbuat terhadap hal itu,” tandas Sofyano.


Pada kesempatan itu, pihaknya juga meminta pemerintah untuk mengawasi ketat import bahan bakar minyak (BBM) oleh swasta. Penjualan BBM non subsidi yakni BBM marines dan industri sudah sejak lama dilakukan oleh pihak swasta dan terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dalam penjualan BBM non subsidi, pemerintah daerah yang diamanatkan undang undang untuk memungut itu. Sayang, tugas itu nyaris tidak mampu maksimal melakukan itu. “Dengan mengacu kepada UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, bisnis BBM non subsidi telah terbuka kepada swasta,” katanya.


Dengan demikian, lanjut dia, bisnis BBM non subsidi ini, sudah sejak lama tidak dimonopoli lagi oleh Pertamina. Dan harusnya pejabat pemerintah terkait hal ini sudah tahu akan hal ini dan membuat kebijakan yang mampu memberi nilai tambah bagi penerimaan negara atas pajak dan pbbkb yang dihasilkan dari binis bbm non subsidi.


Pihak swasta, menurut dia, berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM diberikan izin untuk import dan menjual BBM marine serta BBM industri, dengan menggunakan izin selaku Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum (BU-PIUNU).


Terhadap penjualan BBM non subsidi yang dilakukan oleh BUPIUNU itu, terdapat kewajiban yang dipersyaratkan Pemerintah yakni pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5% sampai 7,5%, PPn. Selain itu juga kewajiban mencampur dengan Fame sebesar 20%, sehingga BBM tersebut menjadi bio diesel.”


“Namun khusus terhadap PBBKB dan ketentuan mencampur BBM dengan fame, hingga saat ini, masih menjadi pertanyaan publik, apakah sudah dilakukan sepenuhnya atau belum? Pemerintah nyaris belum terdengar bersuara tentang ini,” jelas Softano.


Masalah ini masih menjadi tanda tanya besar bagi publik, apakah ini dilakukan sepenuhnya oleh BU-PIUNU yang ada tersebut. Bagaimana pengawasan dan mekanisme pengawasannya seperti apa? “Ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena bisa saja kewajiban tersebut tidak di patuhi oleh semua bu-piunu. Ini penggelapan dan pelanggaran,” tukas Sofyano.


Seharusnya pungutan PBBKB ditarik ke Pemerintah pusat dan besarannya juga disamakan diseluruh indonesia. “Pemerintah daerah yang selama ini memungut PBBKB, Puskepi menyanksikan mampu mengawasi dan memungut pbbkb tersebut sepenuhnya dan merata dan itu artinya pendapatan pemerintah dari sektor ini tidak terpenuhi,” pungkas Sofyano. (mulkani)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category