Global

Soal Pencemaran Blok Montara, PTTEP Bisa Dijerat Dengan UU No.32 Tahun 2009

img title

Jurubicara Walhi (Wahana ingkungan Hidup), Khalisah Khalid,menyatakan menyambut baik gugatan Pemerintah kepada PTTEP (PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), di Pegadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas kasus kejadian kebocoran minyak dari The Montara Well Head Platform dias Blok West Atlas Laut Timor perairan Australia terjadi pada 21 Agustus 2009 silam.

Namun agar gugatan sebesar Rp 27,4 triliun dengan rincian Rp 23 triliun untuk ganti rugi kerusakan lingkungan dan ganti rugi pemulihan kerusakan lingkungan sebesar Rp 4,4 triliun ini bisa lebih "tajam" disidang yang rencananya akan diselenggarakan tanggal 23 Agustus 2017 nanti, ia menyarankan Pemerintah memasukkan UU No.32 Tahun 2009 sebagai rujukannya.

"Gugatan Pemerintah sangat baik karena bisa jadi preseden bagi kasus-kasus perusakan lingkungan. Namun sebaiknya gugatan nanti memasukan UU No.32 Tahun 2009,"kata dia belum lama ini di Jakarta kepada petroenergy.

"Mengapa perlu dimasukkan UU No.32 Tahun 2009? Karena didalam pasal-pasalnya sudah mencakup isyu mainstream. Jika tak menggunakan ini dikhawatirkan gugatan akan lemah seperti kasus kebakaran hutan yang terjadi beberapa waktu lalu sehingga bisa kalah gugatannya. Nah kita sarankan agar Pemerintah memakai instrument itu," imbuhnya.

Dijelaskannya, instrument dalam UU itu ada beberapa pasal rujukan seperti kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Dan juga perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Disisi lain, walaupun ini terjadi di Australia, namun PTTEP tak boleh berepas diri dari tanggung jawab ini karena persoalan lingkungan tak bisa dibatasi oleh wilayah administratif. "Karena masalahnya dari hulu ke hilir. Apalagi kalau terjadinya di perairan jelas kerugian lingkungannya dari mulai biota laut dan turunannya," jelasnya.

Dampaknya pun sudah jelas terbukti dimana petani rumput laut asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pun belum lama ini telah memenangi gugatan di Pengadilan Federal Australia, Sydney soal class action oleh hakim tunggal Griffiths J.

Asal tahu saja, dalam gugatan yang lengkapnya ditujukan kepada The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP-AA), The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) dan kepada The Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited (PTT PCL)ini, Pemerintah RI akan melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan mengumpulkan penjelasan ilmiah dari sekitar 50 ahli tentang bukti yang dikumpulkan oleh tim nasional di lapangan setelah meledaknya kilang Montara pada 21 Agustus 2009.

Lalu sebenarnya, Pemerintah RI sudah pernah meminta kompensasi kepada PTTEP melalui jalur nonlitigasi, tapi proses negosiasi mengalami deadlock pada tahun 2012 sehingga tidak tercapai kesepakatan apapun. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category