Other

Soal Pemberatan Pajak, Inalum Bawa Uji Materi Ke MA

img title

Jakarta, PetroEnergy.id -- Pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo menyatakan bahwa salah satu cara yang sedang ditempuh PT Indonesia Asahan Alumunium (PT Inalum Persero) dengan Peraturan Gubernur Sumater Utara soal pajak yang dinilai memberatkan adalah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. “Saya kira salah satu cara menyelesaikan yang cepat ada equal treatment, enggak ada masalah kalau diuji materi ke MA, ini sudah proporsional," kata dia dalam keterangan pers yang diterima Rabu (29/6/2016)

Pasalnya, kata dia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seolah tak serius menghadapi gugatan PT Indonesia Asahan Alumunium (PT Inalum Persero) di Pengadilan Pajak. Padahal pengadilan merupakan solusi untuk mengakhiri konflik pajak air permukaan (PAP) yang tak kunjung usai antara Inalum dan Pemprov Sumut

“Pemprov harus serius dan memiliki niat baik untuk menyelesaikan soal PAP ini, jangan sampai pengadilan dianggap remeh, justru ini menjadi pintu untuk menyelesaikan masalah antar dua institusi ini. Untuk itu, di Pengadilan Pajak akan terukur sejauh mana per soalan sengketa PAP yang memang hingga saat ini belum menemukan titik temu antara Pemprov Sumut dan Inalum, "tambahnya

Asal tahu saja, setelah terjadi sengketa berkepanjangan, kasus PAP antara PT. Inalum dengan Pemprov Sumut akhirnya disidangkan di Pengadilan Pajak Jakarta, Selasa (31/05/16). Namun sayangnya dalam sidang perdana itu, pihak Pemrov Sumut tidak satupun yang hadir, baik prinsipalnya maupun kuasa hukumnya sekalipun sudah diundang secara patut oleh Pengadilan Pajak. “Persidangan kedua pun pihak Gubsu tidak hadir, ini kan tidak gentle namanya,” tukas Yustinus.

Sementara itu, Acong Latif, pengacara dari PT. Inalum pun menyayangkan sikap Pemprov Sumut yang terkesan tak peduli atas persoalan sidang PAP di Pengadilan Pajak. “Pemprov memang terkesan acuh tak acuh, kita ini berada di Negara yang menjunjung tinggi hukum, maka ketika ada masalah yang notabene sudah disidangkan, ya harus tunjukkan niat baiknya untuk menyelesaikan masalah ini di persidangan,” katanya.

Sikap Pemprov Gubsu yang terkesan tidak serius terhadap Pengadilan Pajak, ini sudah dapat dipastikan Pemprov Sumut tidak memenuhi ketentuan formal. “Sementara Inalum sudah memenuhi ketentuan formal, artinya majelis hakim mempunyai kewenangan untuk segera melakukan putusan sesuai dengan UU yang berlaku,” tandasnya.

Ia menegaskan, PT. Inalum adalah institusi yang taat pajak, taat aturan serta selalu mempunyai i'tikat baik," tegas Acong. Di sini, sebenarnya yang dirugikan adalah PT. Inalum dan agar Perusahan BUMN tersebut tidak bangkrut, maka kita harus menjaga kestabilan PT. Inalum agar terjaga pula kestabilan perekonomian negara, karena perusahaan tersebut milik Negara. “Ya, kalau PT. Inalum Bangkrut negara juga yang bangkrut,” imbuhnya.

Pihaknya juga menyampaikan, bahwa Inalum saat ini sudah bayar kewajiban pajak terhadap Pemerintah Gubsu, hanya saja, pihak Gubsu minta lebih atas pembayaran pajak. "Nah, ini agar bisa dipahami oleh masyarakat Sumatera Utara, biar tidak ada kesalahpahaman," tukasnya (adi)

ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category