Profile

Serikat Pekerja Pertamina dan Sepak Terjangnya

img title

Kiprah FSPPB pada operasional Pertamina memang strategis. Dengan mempunyai jumlah anggota lebih kurang 10.000 pekerja dari total lebih kurang 14.000 pekerja Pertamia seluruh Indonesia dan dari 19 Serikat Pekerja (SP) konstituennya, FSPPB mampu menggerakan dan mengarahkan kinerja operasional Pertamina diseluruh Indonesia. Tak pelak karena begitu besar organisasi ini, maka jabatan bagi pemimpinnya pun bergelar “Presiden”. Lalu apa saja pandangan dan masukan organisasi ini. Kita ikuti wawancaranya dengan Noviandri, Presiden FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu) dengan PetroEnergy.

Sebenarnya apa tujuan FSPPB?

Tujuan FSPPB tidak semata-mata membela hak-hak Anggota Serikat Pekerja sebagai konstituen FSPPB didalam pelaksanaan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan tetapi juga FSPPB sebagai satu-satunya Serikat Pekerja di Republik Indonesia ini yang konsen atas Kelansungan Bisnis Perusahaan yang telah kami sepakati bersama pada PKB (Perjanjian Kerja Bersama) antara FSPPB dengan PT Pertamina (Persero) yaitu pada Pasal 7 Hubungan Perusahaan dengan Serikat Pekerja dan di ayat 7 yang berbunyi Serikat Pekerja dan/atau FSPPB dapat memberikan sumbangan pemikiranyang tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan hubunganindustrial tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas seperti memberikan kajiandan masukan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis Perusahaan yangdijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Perusahaan.

 

Bagaimana pandangan FSPPB akan UU Migas terakhir?

UU Migas saat ini (UU No 22/2001) adalah sangat liberal dan terbukti tidak mampu menaikkan produksi Migas Nasional.Hal ini terbukti dengan telah di Yudisial Review sehingga banyak pasal-pasalnya yang telah dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33.

FSPPB mempunyai konsep bahwa kelembagaan penganti SKK itu berada di Pertamina sebagai BUMN yang 100% sahamnya adalah milik Pemerintah, sebagai mana semangat yang pernah ada pada UU No 08 tahun 1971 dan dengan demikian Pertamina dapat melakukan MONETISASI terhadap cadangan Migas diwilayah Indonesia. Dan Konsep ini sesuai dengan NAWACITA nya Presiden JOKO WIDODO.membesarkan BUMN Migas Nasional dan dalam kampanye-kampanye nya Pak Jokowi ingin membesarkan Pertamina sehingga bisa mengalahkan Petronas.

Saat ini Pokok-pokok pikiran FSPBB untuk pembaharuan UU Migas ini telah disampaikan pada DPR RI serta sering dilakukan pembahasan berupa Seminar dan FGD (Focus Discussion Grup) dengan unsur Legislatif, Eksekutif dan para pakar dibidang Migas.

Mengapa FSPPB menolak RDMP (Refinery Development Master Plan)?

FSPPB sangat mendukung RDMP dan tidak pernahmenolak RDMP, karena Pertamina yang ada saat ini telah lama sekali tidak pernah diremajakan dan dikembangkan.

Yang kami kritisi adalah konsep/skema pembiayaan dengan sistim/cara Joint Venture nya (JV) nya.Karena JV yang ada disini secara langsung akan mendelusi porsi kepemilikannya asset perusahaan. Dan itu akan dapat mengancam kedaulatan dan kemandirian Energy Indonesia.

Sampai kapanpun dan kami akan mengkritisi JV untuk dibatalkan. Kalau memang harus terpaksa untuk di lakukan JV maka sebagai solusinya adalah adalah pada kilang Baru / NGRR (New Grass Root Refinery), bukan pada kilang existing.

Jika alasannya terpaksa memakai JV karena berbagai proyek tersebut butuh pembiayaan fantastis disebabkan ketiadaan dana, Pertamina kan dapat mengadakan pembiayaan sendiri melalui global bond, dan pembangunan infrastuktur migas bisa dilaksanakan secara bertahap,” tambahnya.

FSPPB mencurigai ini sebagai upaya unbundling Pertamina, kemudian akan dilakukan privatisasi menuju neoliberalisme. Jika hal ini terjadi, maka industri migas nasional hanya tinggal kenangan dan ketahanan  serta kedaulatan energi akan rapuh karena ketergantungan pada pihak lain sangat besar.

Disisi lain jika memang Direksi Pertamina sudah mengklaim 50 mitra strategis untuk pembangunan NGRR, mengapa mitra-mitra tersebut tidak dialihkan saja kepada program RDMP yang memakai sistem JV. Jika pun ingin memakai  JV mengapa justru kilang-kilang yang saat ini bernilai ekonomis dan marjin yang tinggi seperti Cilacap? Minimal harusnya kilang yang sangat tidak ekonomis.

Bagaimana soal blok yang akan terminasi akan diserahkan ke Pertamina?

Kita apresaiasi langkah Pemerintah dalam menyerahkan beberapa blok-blok Migas yang akanterminasi. Dari delapan blok yang mengalami terminasi 2018 ini akan menggunakan system gross split. Lalu sebanyak delapan blok yang diserahkan itu merupakan penugasan dari pemerintah

Tapi khusus blok Rokan tidak akan dikasih ke Pertamina, ini juga merupakan sesuatu yang tidak fair. Karena blok Rokan merupakan blok yang sudah proven dan bahkan blok dengan produksi yang besar tersebut diserahkan ke pihak asing (KKS lain). Sementara yang diserahkan ke Pertamina adalah blok-blok yang kurang produktif, kami menilai ini sangat tidak fair.

Untuk itu kami mempertanyakan kenapa blok Rokan yang akan mengalami terminasi pada 2021 nanti tidak diserahkan kepada Pertamina. Dan Pemerintah berkeinginan merpanjangan pada KKKS existing yakni PT Chevron Pacific Indonesia.

Jika alasannya, pemerintah tidak ingin tingkat produksi blok itu mengalami gangguan penurunan jika diserahkan ke Pertamina, dikarenakan Pertamina diberikan blok Mahakam dan 8 blok lain sehingga pemerintah menginginkan Pertamina fokus mengerjakan proyek yang ada, maka ini tidak fair juga.

Ini seolah mencerminkan sikap inkonsistensi yang dilakukan oleh pemerintah.Padahal dalam ketentuan Memteri ESDM, semua blok-blok yang terminasi seharusnya diserahkan ke Pertamina. Yang lain sudah benar diserahkan kepada Pertamina lalu mengapa Blok Rokan tidak?”

Berapa waktu lalu FSPPB melakukan penyegelan terhadap kantor komisaris. Terkesan FSPPB ini bisa sangat ditakuti oleh Komisaris dan Direksi bila tak bisa bererja sama? Pandangan Anda?

Setiap langkah FSPPB ada untuk kebaikan Pertamina dan kebaikan Negara Indonesia.Jika ada langkah keras kami itu merupakan bentuk kritis kami, karena karena Komisaris atau Direksi kami anggap sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan baik.

Lalu langkah kongkrit apa yang ditempuh untuk perbaikan hubungan dengan Direksi?

Belum lama ini bertempat di Lantai M Gedung Utama Kantor Pusat PT Pertamina (Persero),(24/5)telah dilakukan acara Penanda tanganan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) antara Wakil Pekerja Pertamina (FSPPB) dengan Dirut PT Pertamina (Persero), yang mana dengan telah ditandatanganinya PKB tersebut maka PKB merupakan aturan tertinggi yang mengikat antara kedua belah pihak yaitu pekerja dan perusahaan.

Direktur Utama Pertamina, Elia Massa Manik waktu itu mengatakan, bahwa PKB bukan semata-mata kewajiban normatif, namun merupakan artikulasi dari komitmen bersama, yaitu komitmen untuk menunaikan hak dan kewajiban, komitmen untuk mewujudkan hub industrial yg harmonis, dinamis dan berkeadilan seperti yg diamanahkan oleh UU Ketenagakerjaan RI.

PKB juga bukan hanya lembaran-lembaran ketentuan, pasal, ayat, namun juga merupakan kaedah dan spirit yg harus benar-benar dipahami dan dilaksanakan sesuai peran dan tanggungjawab kita semua. Untuk melaksanakan kaedah-kaedah yg ada di PKB tersebut. Beliau juga mengingatkan kembali bahwa di dalam diri kita telah tertanam suatu itikad baik atau good faith, yaitu rasa saling percaya yang tulus untuk menjalankan peran masing-masing tanpa ada niat untuk melanggar komitmen tersebut.

PKB tidak mungkin mengatur segi-segi detail aktifitas kita dalam menjalankan Visi Misi Pertamina, terlebih dalam menghadapi salah satu tantangan di dunia bisnis saat ini adalah VUCA world.

VUCA merupakan singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity merupakan gambaran situasi di dunia bisnis di masa kini. Disamping itu apresiasi diberikan oleh Dirut kepada FSPPB yang dapat bekerja sama dengan Perusahaan secara harmonis, dinamis sehingga dapat menghindari deadlock yang membuat PKB tidak bisa diselesaikan.

PKB merupakan bentuk nyata harmonisnya hubungan industrial bilamana apa yang sudah disepakati dijalankan dengan semangat kemitraan dengan tujuan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan bisnis perusahaan. Pada saat ini kita telah menyelesaikan perundingan PKB VI dan sesuai dengan tema di atas, adalah suatu langkah dan harapan besar oleh FSPPB dan Perusahaan karena dengan re-engineering nantinya kita sepakat bahwa apa yang ada di PKB I –V dievaluasi ulang sehingga harapan dan cita-cita kita semua bisa terwujud untuk menjadi perusahaan kelas dunia yang kadang kita sedih dan tidak paham kemana ujungnya.

Yang terpenting adalah bagaimana pekerja bahu membahu bersama direksi membawa Pertamina dapat berkontribusi lebih besar kepada masyarakat bangsa dan Negara.Lebih lanjut Noviandri mengatakan bahwa dalam mewujudkan PKB VI ini mesti disadari hal ini bukanlah pekerjaan mudah.Membutuhkan 3 episode penyelesaian perundingan karena banyaknya materi yang dibahas dan tentunya membutuhkan waktu untuk saling memberikan pemahaman kepada para pihak.

Dan Alhamdulillah syukur berkat semangat 1 Tim 1 Tujuan yang menjadi moto perundingan, semua dpt diselesaikan. FSPPB apresiasi kepada perusahaan yang telah banyak mendorong sehingga pada pasal-pasal PKB telah selaras dengan amanah UU seperti bagaimana dalam penyelasaian hubungan industrial telah dilakukan terobosan besar bahwa tidak perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang bersalah tetapi dengan upaya-upaya pembinaan, tentunya untuk hal-hal yang masih bisa ditolerir.

 Waktu itu Menaker M. Hanif Damiri mengatakan bahwa PKB merupakan instrumen utama dalam konstek hubungan industrial untuk memastikan agar terjadinya suasana yang dialogis dan harmonis diantara pihak perusahaan dengan serikat pekerja. Perusahaan ibarat rumah bersama, maka semua pihak yang ada di dalamnya baik manajemen dan pekerja/serikat pekerja memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan perusahaan tetap eksis, bisa produktif dan mejadi tumpuan hidup dari semua.

Selalu Bela Pertamina

Noviandri yang saat ini menjabat sebagaiCorp. Internt.Rel. & Protocol Manager di Pertamina, dan resmi terpilih menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menggantikan Presiden FSPPB se­belumnya Eko Wahyu Laksmono dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016, di Kantor Pusat Pertamina, pada (22/3/2016).

Noviandri mengaku banyak tantangan yang harus dihadapi, baik internal maupun eksternal.Terlebih dirinya kini harus menyelesaikan masa tugas dua tahun, sisa dari masa tugas kepengurusan sebelumnya.

“Saya melihat cukup berat ke depan karena ada kegiatan eksternal dan internal dari Federasi yang harus kami selesaikan,” imbuh Noviandri.

Noviandri berharap hubungan kemitraan pekerja dengan manajemen harus tercipta kepercayaan antara kedua belah pihak.“Direksi mempercayai Federasi, Federasi mempercayai Direksi.Sehingga kegiatan bisnis hubungan pekerja dan perusahaan menjadi lebih baik,” pungkasnya. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category