Business

Serikat Pekerja PT PLN Menolak Tegas Subsidi Litrik Pro Investor

img title

Jakarta, petroenergy.id - Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara  (PLN) menolak dengan tegas harga jual listrik( Rp/kWh) produksi PLTMH yang lebih mahal dari harga yang telah ditetapkan PT PLN, serta lebih mahal dibanding harga listrik dari batu bara yang hanya Rp 800 - 900/kWh.

Siaran Pers Serikat Perkerja PT PLN, Jumat (6/5) menyatakan, penolakan  tegas harga jual listrik produksi PLTMH tersebut karena dinilai terlalu mahal dibandingkan harga yang telah ditetapkan oleh PT PLN (Persero), meskipun Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM) memaksa PLN untuk membelinya, namun bila itu dibiarkan akan membebani PLN dan rakyat Indonesia, akhirnya membuat negara dan rakyat bangsa ini semakin menderita.

“Serikat Pekerja PLN menolak tegas Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM yang memaksa PT PLN (Persero) membeli sesuai Permen ESDM 19/2015 karena dalam beleid tersebut Feed in Tarif listrik Mikro Hidro  Rp 1.560-2.080/kWh. Juga di atas tarif listrik yang dijual PLN ke pelanggan rumah tangga, yaitu Rp 450-1.350/kWh. Keuangan PLN akan terbebani bila harus membeli listrik mikro hidro dengan harga sebesar itu,” demikian Siaran Pers yang ditandatangani Ketua SP PT PLN, Ir.JUMADIS ABDA, MM, M Eng

Sementara, menurut penjelasan Pemerintah melalui Dirjend EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, dijelaskan bahwa Pemerintah sebetulnya telah menyiapkan tambahan subsidi listrik dalam APBN-P 2016 untuk menutup selisih antara harga listrik mikro hidro yang dibeli PLN dari pengembang PLTMH dengan harga jual listrik PLN ke pelanggan.

Terjadi kontradiksi perlakuan subsidi dari Pemerintah kepada PT PLN (Persero) dan kepada 'investor'. Kepada PT PLN (Persero) selalu ada penekanan efisiensi, sedangkan kepada 'investor' justru tidak masalah menggunakan dana subsidi, sekedar mengikuti keinginan investor mengenai harga beli KWh.

Seharusnya pola berfikir keberpihakan kepada 'investor' harus dirubah. Harusnya pro rakyat karena subsidi adalah uang rakyat.

Apalagi faktanya sampai saat ini besaran subsidi yang diberikan pemerintah pada 'investor' itu melalui tangan PLN untuk listrik mikro hidro juga belum disepakati, masih ada perbedaan perhitungan antara ESDM dan PLN.

Namun Pemerintah jangan lupa, uang subsidi itu juga uang rakyat. Tidak sepatutnya subsidi listrik untuk menguntungkan segilintir oknum dan pengusaha. Bahkan 'subsidi listrik' untuk investor itu sebaiknya digunakan untuk masyarakat secara langsung untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia yang masih banyak di bawah garis kemiskinan. Atau dengan menugaskan PT PLN (Persero) dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menambah kapasitas pembangkit listrik, mengurangi krisis listrik di daerah-daerah dan meningkatkan rasio elektrifikasi khususnya di Indonesia Bagian Timur.

SP PLN menegaskan,  sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 2 menyebutkan;  Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Sehingga terasa aneh 'pemerintah' melalui 'Kementerian ESDM' justru meng-anak emas-kan perusahaan swasta dengan mengorbankan perusahaan listrik milik negara (PLN) dan rakyat Indonesia.

Aksi penolakan harga jual tersebut diatas dilakukan SP PLN melalui demo dengan 5000 anggota SP PLN seluruh Indonesia di Istana Negara tanggal 21/4 yang lalu. Selain menolak upaya pelemahan PLN, SP PLN juga menolak swastanisasi kelistrikan dalam program 35.000 MW, serta menolak pemecahan PLN di Indonesia Timur dan menuntut pemerintah menurunkan harga gas alam domestik sehingga harga listrik bisa lebih murah.

“SP PLN harus menyuarakan penolakan termasuk intervensi harga PLTMH yang mahal ini yang harus dibeli PLN. SP PLN terpaksa bersuara dengan lebih keras lagi dengan kembali turun ke jalan di Kementerian ESDM Jakarta dalam waktu dekat ini demi masyarakat Indonesia secara keseluruhannya,” kata Ir.JUMADIS ABDA, MM, M Eng.

Termasuk ke Presiden Jokowi di Istana Negara untuk segera mereshufle Sudirman Said sebagai menteri ESDM dan mencopot Rida Mulyana dari Dirjend EBTKE karena arogansi dan kebijakannya terhadap kelistrikan nasional yang merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia yang cenderung pro terhadap penguasa dan pengusaha tertentu yang merugikan rakyat. (mulkani)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category