Other

Sekjen PDIP: Kewarganegaraan Ganda Bagi Pejabat Negara Tidak Bisa Ditolelir

img title

Jakarta, PetroEnergy.id --Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menilai tuduhan adanya kewarganegaraan ganda pada Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) merupakan persoalan fundamental. Sebab ini terkait dg kedaulatan negara dan pentingnya ketaatan tunggal bahwa Indonesia tidak mengenal warga negara ganda, terlebih bagi pejabat negara yang memegang peran strategis di sektor energi dan sumber daya alam.

"Untuk itu, harus ada klarifikasi menyeluruh, mengingat UU no 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan secara tegas menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia secara otomatis kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri," kata Hasto dalam keterangan pers yang diterima Minggu 14 Agustus 2016.

Atas dasar hal tersebut, sekiranya Archandra Tahar memilki kewarganegaraan Amerika Serikat, maka hal tersebut merupakan persoalan serius, dan implikasinya tidak dapat menjadi pejabat negara.

PDIP mengingatkan bahwa ketegangan di Timur Tengah, Laut China Selatan dan sebagainya tidak pernah terlepas dari upaya penguasaan sumber daya alam. Demikian halnya di Indonesia, selalu ada pihak-pihak tertentu yang berkolaborasi dengan kepentingan asing untuk mencoba menguasai kekayaan Indonesia dengan segala cara.

PDIP juga mengingatkan bahwa dalam waktu dekat juga akan dilakukan negosiasi terhadap penguasaan blok-blok minyak, gas, batubara, dan berbagai mineral lainnya. Ditambah lagi persoalan FreePort dipastikan mengundang berbagai kepentingan untuk masuk.

Para pembantu Presiden harus paham untuk melindungi Presiden dari berbagai pengaruh tersebut. Disinilah pentingnya nasionalisme bagj seluruh pembantu Presiden. Mengutamakan kepentingan nasional harus menjad credo bagi seluruh pembantu Presiden.

PDIP juga mencermati ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja menempatkan Presiden dalam posisi yang sulit sehinggga tidak melakukan pengecekan dengan seksama ketika calon-calon Menteri dibahas pada reshuffle II. PDIP meyakini bahwa Presiden akan konsisten menjalankan perintah konstitusi dan melaksanakan UU Kewarganegaraan dan UU Kementrian Negara dengan selurus-lurusnya,

Atas dasar hal tersebut, tindakan investigasi harus dijalankan untuk memastikan bahwa Archandar Tahar memang tidak pernah memiliki kewarganegaraan Asing. Sebab sekiranya hal itu benar, maka negara tidak boleh kalah di dalam menjamin pelaksanaan perintah konstitusi dan undang-undang yang mengatur monoloyalitas kewarganegaraan.

"Memiliki warga negara ganda akan merancukan dedikasi warga negara Indonesia terhadap bangsa dan negara", tukas Hasto. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category