Investment

Rida Mulyana Launching IIGCE ke-4 Tahun 2016

img title

Jakarta, petroenergy.id – Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konvensi Energi (EBTKE), Rida Mulayana, mengatakan,  Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGEC) memiliki arti penting, karena nelalui event ini diharapkan Pemerintah memperoleh masukan-masukan terkai pengembangan pansa bumi ke depan.

Rida Mulyana mengemukakan hal itu dalam sambutannya pada acara launching IIGCE ke-4 Tahun 2016 yang digelar di Hotel Doubletree  Jakarta, Selasa (19/4). “Saya berterimakasih banyak kepada Asosiasi Panasbumi Indonesia selaku penyelenggara IIGEC. Saya harapkan penyelenggaraan  IIGCE kali ini lebih bagus lagi, lebih banyak peserta dan pengunjungnya.” Kata Rida Mulyana sambal menambahkan, “Dengan mengucap basmalah…bismillah, IIGEC 2016 saya launching!”

Selain Rida Mulayan, hadir pula Direktur Panas Bumi, Direktorat EBTKE, Yunus Saefulhak, dan  Ketua Umum  API (Asosiasi Panasbumi Indonesia), Abadi Poernomo.

IIGCE ke-4 2016 akan berlansung pada tanggal 10 -12 Agustus 2016 bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta. Abadi Poernomo dalam sambutannya , mengatakan, IIGCE kali ini mengusung tema : Inovative Breakthrough to Achieve 7000 MW Geothermal Development by 2025. “Target 7000 MW di 2025 ini merupakan target ambisius. Tapi,  ini bukan satu kemauan saja, namun kebutuhan masyarakat tehadap listrik," kata Abadi Poernomo.

Menurtnya, kebutuhan listrik nasional hingga tahun 2025 mencapai 115.000 MW, dan PT PLN (Persero)  baru bias reliasikan kebutuhan listrik sebesar 55.000 MW. Itu artinya kebutuhan listrik nasional masih kurang sekitar 60.000 MW. "Asumsi pertumbuhan listrik 7% jadi kebutuhan 2025 sekitar 115.000 MW. PLN baru mampu 55.000 MW. Masih kurang 60.000 MW dalam waktu 9 tahun," kata Abadi Poernomo.

Sementara. Yunus Saefulhak mengatakan pola tender panas bumi tidak lagi menggunakan pola harga termurah yang menang, akan tetapi berdasarkan pada kapabilitas pengembang. “Artinya, pemenang tinder bukan berdasarkan harga terendah melainkan factor kemampuan pengembang baik dari sini kemampuan keuangan maupun pengalamannya,” kata Yunus.

Yunus menegaskan, mengenai penugasan survei pendahuluan (PSP), katanya,  masih menunggu payung hukum karena penegasan terkait PSP ini belum diatur dalam undang-undang. “Ya, PSP ini masih dalam proses karena belum dimuat dalam undang-undang,” kata Yunus Saefulhak. mulkani

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category