Maritime

RI Konsisten Ciptakan Keamanan Pelabuhan

img title

Kuta, petroenergy.id --Menjelang 14 tahun penerapan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code di Indonesia, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut konsisten menciptakan keamanan fasilitas pelabuhan.

ISPS Code atau Kode Keamanan terhadap Kapal dan Fasilitas Pelabuhan didefinisikan sebagai aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan.

"Memasuki tahun ke-14 penerapan ISPS Code diperlukan suatu konsistensi dan terobosan baru untuk menciptakan keamanan fasilitas pelabuhan yang optimal yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi dunia usaha dan perekonomian Indonesia serta dunia maritim Indonesia.”

Hal itu dikatakan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Capt. Jhonny R Silalahi saat membuka ISPS Code Workshop : Port Security and the Cruise Industry di The Stones Hotel, Legian, Bali, Selasa (30/1/2018).

Menurut Jhonny, sebagai pemangku kepentingan maritim di Indonesia, Kementerian Perhubungan bertanggungjawab untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif karena perekonomian Indonesia ditopang dari perdagangan melaui jalur transportasi laut.

”Transportasi laut yang mengangkut penumpang baik yang bersifat domestik maupun internasional, termasuk kunjungan kapal pesiar yang membawa turis asing ke Indonesia saat ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun,” kata Jhonny.

Untuk itu, lanjutnya, keselamatan, keamanan dan kenyamanan para penumpang yang menggunakan jasa  fasilitas pelabuhan adalah hal-hal yang mutlak harus dipenuhi.

“Dunia saat ini diibaratkan dengan istilah global village sebagai akibat dari kemajuan informasi, teknologi dan transportasi yang memicu berkembangnya kejahatan lintas negara. Pelabuhan sebagai salah satu pintu masuk perdagangan internasional rentan digunakan sebagai  jalur kegiatan ilegal lintas negara,” ujar Jhonny.

Ditjen Perhubungan Laut mencatat, hingga akhir tahun 2017 sebanyak 348 fasilitas pelabuhan di Indonesia secara penuh telah menerapkan ISPS Code. “Bagi kapal dan pelabuhan Indonesia yang tidak dapat memenuhi ketentuan ISPS Code akan berdampak pelabuhan Indonesia tidak akan dimasuki kapal asing, penolakan kapal Indonesia oleh pelabuhan di negara lain dan perdagangan serta perekonomian negara terganggu," jelas  Jhonny.

Khusus untuk industri Cruise, Jhonny menjelaskan bahwa pelabuhan di Indonesia sudah siap untuk menerima kedatangan kapal wisata tersebut dengan meningkatkan keamanan pelabuhan beserta fasilitasnya.

”Sekecil apapun gangguan keamanan terhadap fasilitas pelabuhan khususnya cruise terminal dapat berdampak pada kepercayaan pihak industri kapal pesiar kepada negara kita,” imbuhnya. 

Kerjasama

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bekerjasama dengan Pemerintah Australia dan Amerika Serikat menggelar ISPS Code workshop yang berlangsung dari 30 Januari - 2 Februari 2018 di Kuta.

Penyelenggaraan Workshop ISPS Code ini merupakan rangkaian dari kegiatan kerjasama di bidang capacity building antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia yang telah diselenggarakan pada bulan November 2017 lalu Port Security Desktop Exercise di Lombok, yang juga dihadiri oleh observer dari US Coast Guard.

Adapun narasumber pada workshop ini Mr. Dean Horton dan Mr. Ezekiel Lyons dari United States Coast Guard (USCG) dan Mr. David Scott dari Australian Department of Home Affairs. - san

 

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category