Maritime

RI – Australia Peluas Kerjasama Keselamatan & Keamanan Maritim

img title

Jakarta, petroenergy.id - Pemerintah Australia telah memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia di lebih dari 100 proyek yang terkait dengan keselamatan dan keamanan transportasi, sejak tahun 2007 lalu.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Soegiharjo saat ditemui pada acara Indonesia-Australia Trasportation Sector Forum, Kamis (6/4/2017) di Nusa Dua, Bali. Mewakili Pemerintah Australia adalah Shane Carmody, Deputy Secretary of the Departement of Infrastructure and Regional Development Australia. 

Menurut Soegiharjo, proyek-proyek yang terkait dengan keamanan dan keselamatan transportasi selama 10 tahun ini tersebar untuk sektor perhubungan udara, perhubungan laut, KNKT, Basarnas serta keselamatan jalan.

Sugihardjo mengatakan tahun 2017 perjanjian MoU kedua negara akan dikembangkan tidak hanya sebatas masalah keselamatan dan keamanan transportasi tapi juga diperluas ke sektor infrastruktur dan investasi yang akan melibatkan banyak pihak termasuk pelaku bisnis seperti BUMN dan swasta.

“Tahun ini MoU kedua negara akan diperbaharui. Lingkupnya tidak hanya safety dan security di bidang maritim dan aviation saja tapi akan kita perluas, termasuk juga kerjasama di bidang infrastruktur kaitan dengan juga investasi, ini akan baik bagi ekonomi kedua negara,” ujarnya. Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla. Sehigga pengembangan infrastruktur khususnya transportasi akan terus didorong. 

Selain membahas rencana pengesahan MoU antara pemerintah Indonesiadan pemerintah Australian di sektor kerjasama transportasi, salah satu agenda pertemuan adalah membahas  draf MoUg tentang Regional Marine Pollution and Preparedness and Resposes  RI-Australia beserta terms of reference dan concept note yang telah diajukan Australia sebelumnya. MoU dimaksud rencananya akan mengikutsertakan negara Timor Leste dan Papua Nugini.

Ditemui di tempat terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menegaskan Indonesia membutuhkan waktu untuk mencermati usulan kerjasama dimaksud dan berinisiatif untuk merevitalisasi MoU RI – Australia yang telah ada sejak 1996, namun tidak aktif hingga saat ini. Termasuk merujuk pada perjanjian kerjasama atau persetujuan lain, seperti ASEAN MoU tentang Joint Spill and Response tahun 2014.

Selanjutnya, Tonny mengungkapkan bahwa diperlukan pembahasan dan konsolidasi internal yang mendalam mengenai pembentukan kerangka kerjasama di bidang penanggulangan pencemaran yang melibatkan empat negara tersebut.

“Kita harus mempertimbangkan dengan baik unsur-unsur yang akan dituangkan dalam draft MOU dimaksud, seperti latar belakang, maksud dan tujuan, kepentingan nasional, kepentingan politik luar negeri, kedaulatan, wilayah territorial dan operasional, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan,” jelas Tonny.

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia di bidang maritime safety sendiri telah terjalin dengan baik sejak tahun 2008 di bawah kerangka Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP).

Adapun kerjasama maritime safety di bawah kerangka ITSAP yang telah berjalan meliputi kerjasama di bidang capacity building terkait Non Convention Vessel Standard (NCVS), IMDG Code Training, PSC Training for Officer, Survey for Live Saving Appliances (LSA), VTS Operator Training, Pilotage Management dan beberapa lainnya.

Tonny juga mengatakan, bahwa pengembangan kapasitas Petugas Otoritas Indonesia untuk mengatur dan menetapkan standar keselamatan yang lebih tinggi pada sektor maritim sangatlah penting. Karenanya, lanjut Tonny, Indonesia memiliki semangat positif untuk melanjutkan kerjasama di bidang maritim yang telah terjalin erat antara Indonesia dan Australia untuk tahun-tahun mendatang. (san)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category