Oil & Gas

Revisi UU Migas Versi 'The Habibie Center'

img title

Jakarta, petroenergy.id - Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi  (migas) harus menciptakan cadangan strategis BBM dan gas. Pemerintah hendaknya juga menunjuk sebuah lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengamanan cadangan migas.

"Cadangan  migas nasional harus bisa dikapitalisasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas sebagai modal finansial untuk mencari cadangan migas baru di dalam maupun luar negeri," ujar peneliti senior bidang ekonomi The Habibie Center, Zamroni Salim, Ph.D.

Terkait hal itu, kepada wartawan, Selasa Siang (29/11/2016) di Jakarta, Zamroni mengatakan bahwa  pihaknya menyarankan pemerintah  membentuk dana migas  (petroleum fund), didanai oleh pendapatan negara dari industri migas dan dapat digunakan untuk reinvestasi pada industri energi.

Menurut Zamroni, isu paling hangat diperbincangkan dalam revisi UU migas adalah tata kelola di sektor hulu migas, terkait siapa pihak yang akan ditunjuk menggantikan peran SKK Migas ke depan.

Sejumlah usulan mengemuka untuk itu. Konsep Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  menggarisbawahi  perlunya penguatan institusi SKK Migas menjadi semacam BUMN khusus. Kalangan pengusaha di Kadin Indonesia mengusulkan agar SKK Migas diganti dengan lembaga semacam badan otoritas khusus yang independen.

Sebagian kalangan, terutama dari internal SKK Migas meminta agar pengelola sektor hulu migas nanti berada langsung di bawah presiden. Dengan begitu akan meminimalisasi permainan politik sebagaimana selama ini terjadi.

Wakil Menteri ESDM, Archandra Tahar, sempat melontarkan gagasan agar Pertamina diberikan kesempatan untuk mengambil kembali SKK Migas dalam pengelolaan sektor hulu migas. Sebagai salah satu bentuk penguatan Pertamina, ia juga mengusulkan pengalihan aset berupa cadangan migas nasional dari SKK Migas ke Pertamina. Dengan begitu bisa dimonetisasi sebagai modal untuk mencari cadangan migas baru dan pembangunan infrastruktur migas.

Menurut Zamroni, fraksi di Komisi VII DPR  masih terbelah dalam memberikan respon terhadap usulan tersebut. Apalagi setelah pimpinan Kementerian ESDM mengalami beberapa kali pergantian sejak akhir Juli 2016 sampai kemudian ditetapkan secara definitif oleh Presiden Joko Widodo pada pertengahan Oktober lalu dengan mengangkat Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM.

Dinamika ini, menurut Aditya Perdana, dosen FISIP UI, semakin melengkapi tarik ulur kepentingan atas revisi UU Migas yang menyebabkan prosesnya menjadi molor hingga enam tahun, dan juga belum rampung menjelang akhir 2016. "Revisi UU Migas akan masuk dalam Prolegnas 2017, dan saya yakin tidak akan mulai dari nol karena draftnya sudah ada di Komisi VII," ujarnya.

Aditya mengatakan, sebenarnya pemerIntah ingin agar revisi bisa dilakukan lebih cepat. Namun 'bola' ada di DPR. "Saat ini sedang dibahas di tim DPR dan fraksi-fraksi, dan didominasi pandangan-pandangan dari partai Golkar, PDI-P dan Gerindra," ujar Aditya.

Aditya juga mengamati bahwa tidak semua partai politik memiliki keinginan sama untuk mempercepat proses revisi UU Migas. "Meski tidak menjadi UU seksi di 2017 karena ada UU Pemilu, saya sangat berharap pemerintah melakukan take over bila DPR tak segera menuntaskan revisi UU Migas," tandas Aditya. (san)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category