Oil & Gas

Revisi UU Migas, Habibie Center Sodorkan Policy Paper

img title

Jakarta, petroenergi.id - The Habibie Center akan membuat sebuah policy paper berisi sejumlah rekomendasi mengenai  tata kelola migas untuk para pemangku kepentingan (stakeholders),  terkait dengan revisi UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas (migas).

"Policy paper yang akan disusun melalui serangkaian focus group discussion ini nanti akan disampaikan secara langsung kepada Komisi VII DPR RI sebagai inisiator revisi Undang-Undang Migas, paling lambat pada Januari 2017," ujar  Zamroni Salim, Ph.D, peneliti senior bidang ekonomi The Habibie Center, dalam acara media brefing, Selasa siang (28/11/2016) di Jakarta.

Menjadikan migas sebagai modal dasar pembangunan negara atau bukan sekedar komoditas perdagangan adalah salah satu isu utama yang menurut Zamroni harus menjadi perhatian para pihak dalam membuat kebijakan baru di sektor migas.

"Termasuk tata kelola migas baru yang diarahkan untuk mencapai ketahanan energi, termasuk juga  aspek kelembagaan pelaku pengelolaan migas di Indonesia terkait status SKK Migas dan Pertamina, serta integrasi kegiatan hulu dan hilir berkaitan dengan ketersediaan dan keterjangkauan BBM dan gas, ini semua harus menjadi perhatian," tutur Zamroni Salim.

Zamroni menegaskan, revisi UU migas juga  harus dapat mengakomodasi keberadaan migas non-konvensional seperti shale oil atau shale gas, sebagai usaha diversifikasi energi.

Revisi UU No. 22/2001 tentang Migas harus disegerakan, menurut Zamroni,  karena undang-undang ini justru memberikan implikasi pada  penurunan produksi dan cadangan migas  Indonesia yang berlanjut pada  membesarnya porsi  APBN.

Para pihak yang menginginkan revisi UU No. 22/2001, kata Zamroni,  karena menilai  undang-undang ini tidak lagi relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang  sudah  tidak menjadi eksporter neto migas.

Juga karena tIngkat konsumsi meningkat, kurangnya kegiatan eksplorasi, produksi dan cadangan turun, berkembangnya teknologi migas non- konvensional, tingginya ketergantungan fiskal, dan rendahnya ketahanan migas nasional.(san)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category