Business

Rencana Holding Belum Tentu Selesaikan Masalah

img title
Jakarta, PetroEnergy.id -- Pengamat Energi dan Kebijakan Publik, Agus Pambagio mendesak Pemerintah untuk mengentikan rencana pembentukan  holding BUMN Migas. Alasannya, holding tersebut tidak dapat menyelesaikan berbagai masalah energi di Indonesia yang kian tahun makin memprihatinkan.
 
Pasalnya, Agus melihat masih banyak urusan migas di Indonesia yang harus dibenahi. Untuk itu, sebaiknya Pemerintah fokus ke permasalahan migas dalam negeri yang salah satunya adalah semakin menurunnya produksi minyak yang semakin memprihatinkan. 
 
Selain itu, cadangan migas makin menipis, produksi migas turun, infrastruktur jaringan gas bumi belum merata, dan masih 40% produksi gas diekspor. Dia mengingatkan, potensi kerugian negara jika holdingisasi ini terus berlanjut.  Meski tidak disebutkan dalam bentuk nominal angka, namun dipastikan dampak kerugiannya ke depan bakal mengerikan.
 
"Jadi rencana holding ini harus dibatalkan. Enggak usahlah itu (diteruskan). Apa alasannya supaya Pertamina bisa pinjam (utang) lebih banyak? Ya sampai kapanpun pokoknya batalkan holdingisasi itu," katanya ketika dihubungi, Senin (21/11).
 
 
Menurutnya, 50% lebih BBM yang dikonsumsi saat ini adalah dari impor. Begitu pula LPG, 70% lebih LPG yang dikonsumsi masyarakat juga dari impor.
 
"Produksi minyak kita cuma 830 ribu barel per hari. Dari dulu sudah saya bilang, kalau Pertamina fokus saja lah ke hulu, kemudian PGN hilirnya. Masalah hulu itu pelik. Karena harus mencari sumber kilang baru. Fokusnya ke situ saja. Sekarang kan dia hanya ngelola kilang-kilang tua," katanya.
 
 
"BUMN Tbk akan hilang. Silahkan hitung tuh berapa nilai PGN. Ini nanti akan mudah dimainkan oleh para makelar. Dan kerugiannya? Silahkan hitung sendiri kalau berani, pokoknya mengerikan," ujarnya.
 
Agus  memberikan solusi agar industri migas bisa lebih baik, yakni dengan membuat PGN lebih kuat lagi. Dengan cara memperbaiki hilir gas, perkuat dan dorong PGN memperluas jaringan gas di berbagai wilayah.
 
“Adapun dengan permudah perizinan pembangunan infrastruktur pipa gas. Salah satu kendala tidak meratanya infrastruktur gas adalah perizinan, PGN mau bangun pipa gas tapi tak diberi izin. Harus lelang, dan yang menang lelang bukan BUMN atau perusahaan kompeten di bidang infrastruktur gas," tambah Agus. (adi)

 

 

ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category