Energy

Relevansi Kepmen ESDM No.6105 K/MEM/2016 tentang Penugasan PGN

img title

Jakarta, petroenergy.id – Keputusan Menteri ESDM Nomor 6105 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan PT Prusahaan Gas Negara (PGN) melaksanakan Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi dari Pipa West Natuna Transportation ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau.

www.migas.esdm.go.id Edisi Rabu (3/8) merilis bahwa dalam melaksanakan penugasan, PT PGN wajib, pertama melakukan koordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam penyusunan Front End Engineering Design dan dalam pelaksanaan pembangunannya berkoordinasi dengan West Natuna Transportation System operator yang difasilitasi oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Selanjutnya, menyelesaikan pembangunan pipa gas bumi dari pipa West Natuna Transportation System ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau beserta infrastruktur pendukungnya,  melaksanakan pengoperasian pipa gas bumi dari pipa West Natuna Transportation System ke Pulau Pemping, berserta infrastruktur pendukungnya secara berkesinambungan, dan mengajukan permohonan penyesuaian izin usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa kepada Menteri ESDM.

PGN juga harus menyiapkan segala perizinan yang timbul akibat penugasan pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi dari pipa West Natuna Transportation System ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau beserta infrastruktur pendukungnya, dan  menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi dari pipa West Natuna Transportation System ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau beserta Infrastruktur pendukungnya secara berkala.

Sementara, ditetapkan pula bahwa BPH Migas memberikan hak khusus dan menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa (toll fee).

Dijelaskan pula bahwa dalam  hal terjadi  keadaan  yang meliputi kekacauan umum, huru-hara, sabotase, kerusuhan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, PT PGN wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi., dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengatur langkah-langkah yang diperlukan.

 Aturan ini juga menyatakan bahwa PT PGN wajib melaksanakan penugasan  itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (mk)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category