Other

Raker Komisi 7 dan Menteri ESDM Bahas Soal Kebijakan Arcandra Tahar

img title

Jakarta, petroenergy.id – Plt.  Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri rapat kerja  (Raker) dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (1/9). Raker perdananya  dengan DPR itu  membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dan hal lain yang terkait dengan kebijakan pasca pergantian jabatan Menteri ESDM, Sudirman Said dan Arcandra Tahar, Juli lalu.

Luhut Binsar Pandjaitan  tampak didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) I Gusti Nyoman Wiratmaja, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, Dirjen Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana dan Dirjen Mineral dan Batubara Bambang Gatot.

Luhut juga didampingi oleh jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi diantaranya tampak hadir Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Sotjipto, dan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir. 

Sementara, Anggota Komisi VII DPR- RI yang hadir berdasarkan data sekretariat komisi VII terdiri dari 15 anggota yang mewakili 7 fraksi.

Dalam pandangan Pemimpin Raker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi, itu menyorot soal langkah yang diambil oleh Arcandra Tahar (san Mnteri ESDM‎ 20 hari).Menurt Mulyadi, meski sebagai Menteri ESDM 20 hari, Arcandra Tahar telah memecahkan beberapa masalah sektor energy, antara lain penurunan biaya investasi pengembangan Blok Masela.

Dalam hitungan Arcandra Tahar bersama dengan tim teknis, kata Mulyadi, biaya pengembangan Blok Masela bisa turun dari US$ 22 miliar menjadi US$ 15,5 miliar.

Disamping itu,  Arcandra Tahar juga mengubah aturan cost recovery dan persetujuan ekspor konsentrat. "Untuk itu, dalam rapat ini kami perlu mengetahui lebih dalam terkait kebijakan yang diambil tersebut," kata Mulyadi.

Dijelaskan pula, selain ingin membahas langkah-langkah yang telah diambil Arcandra Tahar, Raker tersebut juga akan membahas RAPBN 2017 yang ditangani Kementerian ESDM, fokus focus utamanya adalah target lifting, dan harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).  

Mulyandi mengatakan, hasil pembahasan RAPBN 2017 di Komisi VII akan menjadi rekomendasi di Badan Anggaran DPR-  RI bersama Kementerian Keuangan. APBN 2017, katanya,  akan dibahas Senin,  agendanya adalah tentang lifting dan ICP sebagai dasar pembahasan Badan Anggaran dan kementerian Keuangan. (mulkani)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category