Maritime

Pungli di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Peti Kemas Masih Saja Terjadi  

img title

 

Jakarta, petroenergy.id - Pengamat Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria mengaku heran sekaligus prihatin atau terbongkarnya praktik pungutan liar (Pungli) yang dilakukan sebuah koperasi di dalam wilayah administrasi Pemerintah.

Sofyano Zakaria mengutarakan hal tersebut diatas melalui pesan singkat kepada media termasuk petroenrgy.id, di Jakarta, Minggu (19/3).

"Ini sangat aneh, kok sebuah koperasi bisa melakukan pungutan di dalam wilayah adminsitrasi Pemerintah. Jika ini merupakan pungutan liar tentu ini bisa berjalan dengan dukungan oknum pemerintah dan mungkin juga aparat," kata Sofyano Zakaria.

Tak hanya itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, (Puskepi) ini juga menangggapi penggerebekan yang dilakukan pihak Bareskrim Polda Kalimantan Timur (Kaltim) atas praktik pungli yang dilakukan oleh Koperasi Komura, sebagai TKBM (Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat) di terminal peti kemas (TPK) Palaran, Samarinda, Kaltim, Jumat (17/3).

Pada pnggerebekan itu Polisi berhasil menyita kardus berisi uang tunai Rp 6,1 miliar.

Menurut Sofyano, pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Menteri Perhubungan karena yang punya kebijakan dan operasional di wilayah pelabuhan adalah Menteri Perhubungan.

"Menteri Perhubungan adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kebijakan dan operasional di wilayah pelabuhan. Dan aneh juga jika pihaknya tidak tahu bahwa di wilayah terjadi hal seperti ini," katanya

Untuk itu kata dia, Menteri Perhubungan, harus meninjau ulang keberadaan koperasi semacam itu di wilayah pelabuhan. Karena peaktik-praktik yang mereka lakukan hanya akan menambah mahal biaya logistik. "Ini termasuk soal dweling time yang sangat disorot Presiden. Jadi Menko Maritim juga harus turun tangan pula," kata Sofyano Zakaria.

Sofyano menambahkan, keberadaan Koperasi TKBM perlu ditinjau ulang kewenangan dan manfaatnya buat tenaga bongkar muat. "Apalagi jika di sebuah pelabuhan sudah menggunakan alat bongkar muat modern, lalu apa maksudnya masih ada Koperasi TKBM. Polisi harus membongkar tuntas hal ini," katanya.

Sebelumnya, dengan menerjunkan sekitar seratus personel dari Bareskrim, Ditreskrimsus Polda Kaltim, Brimob, dan Polresta Samarinda, Polda Kaltim berhasil menggelandang lima belas orang yang diduga terlibat Pungli ke markas Satuan Brimob Detasemen B Polda Kalimantan Timur, Jalan Sultan Hasanuddin, Samarinda.

Penangkapan dilakukan mulai pukul 09.00 Wita pagi di kawasan TPK Palaran dan ditemukan sejumlah buruh di pelabuhan yang diduga mekalukan pungli. "Semua berawal dari laporan masyaraka ke Bareskrim Polri dan Polda Kaltim. Banyak sekali laporan yang kita terima, lalu kita selidiki. Sehingga, diputuskan melakukan langkah penindakan di pelabuhan peti kemas di Palaran," kata Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin kepada wartawan, di mako Brimob Detasemen B Samarinda.

Ia mengungkapkan, biaya yang dikeluarkan untuk jasa buruh bagi pengguna jasa cukup tinggi dibanding Surabaya yang hanya Rp 10.000 per kontainer. "Kalau di pelabuhan peti kemas Palaran, mulai Rp 180.000 per kontainer ukuran paling kecil. Ada kenaikan 180 persen," ujar Safaruddin.

Menurut Safaruddin, seharusnya TPK Palaran sudah menggunakan mesin crane. Namun faktanya di lapangan, tetap diminta bayaran oleh buruh yang cukup tinggi. "Kegiatan buruh ini, di bawah pengelolaan Komura, sebagai TKBM (Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat). Jadi, secara sepihak tarif cukup tinggi. Padahal koperasi, tidak melakukan kegiatan buruh, tapi meminta bayaran," tambahnya.

Setelah ke TPK Palaran, tim dikawal Brimob bersenjata, bergerak menuju kantor Komura, di Jalan Pelabuhan. Di Komura, petugas melakukan penggeledahan, menyusul indivasi yang didapat dari kawasan TPK Palaran.

"Karena buruh dibawahi koperasi (Komura), maka kita melakukan penindakan di koperasi. Kita sita uang tunai Rp 6,1 miliar di ruang bendahara dan 3 unit CPU. Akan terus berkembang nanti. Terlebih lagi, beberapa aset, dan jumlah dana yang sudah dihimpun dari aktivitas itu," jelas dia.

"Dari 15 orang yang kita amankan, dan masih dalam pemeriksaan akan diketahui siapa saksi, siapa jadi tersangka. Tindakan pertama ini, terhadap pegawai-pegawai Komura, tentang darimana aliran dana dan tujuannya," tegas Safaruddin. (mk)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category