Event

Presiden Resmikan Terminal NPCT 1 Kalibaru

img title

Jakarta, PetroEnergy.id -– Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo resmikan Pengoperasian Terminal Petikemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Selasa, 13 September 2016. Terminal Petikemas Kalibaru telah dioperasikan secara komersial pada tanggal 18 Agustus 2016. Terminal ini dioperasikan oleh Joint Venture (JV) Company antara IPC TPK dan Konsorsium Mitsui – PSA – NYK Line, yaitu PT New Priok Container Terminal One (NPCT1). Dengan adanya Terminal Petikemas Kalibaru maka kapasitas terminal petikemas di Tanjung Priok bertambah 1,5 juta TEUs/ tahun.

Terminal Kalibaru dibangun untuk meningkatkan kapasitas penanganan petikemas Pelabuhan Tanjung Priok yang semula berkisar 5 juta TEUs/tahun pada tahun 2009-2010, ditanggulangi dalam jangka pendek dengan melakukan konfigurasi terminal, penambahan peralatan dan penataan pola operasi menjadi 7 juta TEUs/tahun. Dalam jangka panjang, kapasitas total Pelabuhan Tanjung Priok akan bertambah sebesar 11,5 juta TEUs/tahun setelah keseluruhan Terminal Kalibaru selesai.

Untuk memastikan kesiapan operasi, Terminal Petikemas Kalibaru telah melaksanakan sejumlah Uji Coba Operasi (Trial Operation) untuk Pelayaran Internasional dengan mendatangkan beberapa kapal, diantaranya Kapal Uni Perfect bongkar muat 425 box pada tanggal 3 Agustus 2016, Kapal MV. Leo Perdana bongkar muat 343 Box pada tanggal 2 Juli 2016 dan kapal MV. Sinar Sumba bongkar muat 783 box pada tanggal 27 Mei 2016. Ketiga uji coba tersebut merupakan tindak lanjut dari uji coba operasi pelayaran domestik yang dilaksanakan pada 28 Januari 2016 lalu dengan melayani MV Selat Mas bongkar muat 50 box.

Beroperasinya Terminal Petikemas Kalibaru secara komersial didukung oleh kesiapan operasional terminal petikemas, baik dari sisi infrastruktur, suprastruktur, maupun sistem informasi di sisi dermaga, lapangan dan gate, serta sinkronisasi proses pelayanan antara terminal dengan instansi-instansi pemerintah lain seperti Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina, maupun dengan para pelaku usaha logistik dan pemilik barang.

Peresmian ini turut dihadiri oleh mitra kerjasama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC melalui PT IPC TPK dalam pengoperasian Terminal Petikemas Kalibaru yang terdiri atas Mitsui & Co, Ltd. (“Mitsui”), PSA International Pte Ltd (“PSA”) dan Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK Line”) dan yang juga merupakan aliansi operator terminal dan pelayaran internasional. Turut hadir pula Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Kepala Kantor Bea Cukai Pelayanan Kelas Utama Tanjung Priok, wakil dari instansi-instansi pemerintah, asosiasi-asosiasi pengguna jasa dan stakeholders kepelabuhanan di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.

Terminal Petikemas Kalibaru memiliki luas lahan kurang lebih 32 Ha dan kapasitas sebesar 1,5 juta TEUs per tahun. Dengan total panjang dermaga 450 meter saat ini (850 meter pada akhir 2016) dan kedalaman -14 meter LWS (akan dikeruk secara bertahap hingga -20 meter LWS). Terminal baru ini diproyeksikan untuk dapat melayani kapal petikemas dengan kapasitas 13 ribu – 15 ribu TEUs dengan bobot di atas 150 ribu DWT.

Sebagai bagian dari Pelabuhan Kalibaru, terminal ini dipersiapkan untuk menerima kapal peti kemas generasi terkini. Terminal Petikemas Kalibaru merupakan terminal petikemas pertama dalam pembangunan Fase 1A Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal petikemas dan dua terminal produk. Pembangunan Fase 2 Terminal Kalibaru akan dilaksanakan setelah pengoperasian Fase 1 Terminal Kalibaru. Ketika keseluruhan proyek telah selesai, akan ada total tujuh terminal petikemas dan dua terminal produk dengan area pendukungnya yang memiliki total area 411 Ha.

Sementara itu, Ketua Supplay Chain Indonesia, Setijadi menyatakan bahwa peningkatan kapasitas Pelabuhan Taniung Priok harus diikuti dengan peningkatan produktivitas dan kinerja pelabuhan. Penambahan fasilitas fisik baru diikuti dengan peningkatan profesionalisme manajemen, operasional, dan standardisasi kepelabuhanan.

"Perlu dilakukan kerja sama. sinergi, dan koordinasi yang baik dengan semua instansi di pelabuhan, termasul-t koordinasi yang erat dengan Otoritas Pelabuhan." jelasnya dalam keterangan pers yang diterima 13 September 2016.

Selain itu, hubungan dengan para pengguna yang selama ini bersifat transaksional harus berubah menjadi transformasional dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik, termas uk dalam penetapan tarif layanan kepelabuhanan. "Peningkatan pelayanan bagi para pergguna dapat dilakukan dengan membangun sistem pelayanan terpadu." tandasnya. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category