Investment

PP 27 Tahun 2017 Diharapkan Dongkrak Investasi Hulu Migas

img title

 

Jakarta, petroenergy.id -- Kepala SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Amien Sunaryadi menyatakan, bahwa pihaknya akan mensosialisasikan PP (Peraturan Presiden) No.27 Tahun 2017 yang baru diterbitkan. PP ini revisi Peraturan Pemerintah (PP) 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

"PP 79 Tahun 2010 yang lalu merupakan salah satu penyebab investasi pada sektor hulu m‎igas lesu. Maka dengan adanya revisi dalam PP 27 Tahun 2017, diharapkan bisa mendongkrak kembali investasi hulu migas," kata Amien di Jakarta, Kamis (6/7).

"Belum banyak yang kami bisa komentari soal ini namun yang jelas kami akan mendiskusikan dan juga mensosialisasikan PP NO.27 tahun 2017 ini dengan berbagai pihak," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengharapkan dengan terbitnya PP Nomor 27 Tahun 2017 maka keekonomian hulu migas akan tetap baik, wajar, adil, efisien dan bisa meningkatkan penerimaan negara.

"Jadi dalam perubahannya meliputi insentif eksplorasi, i‎nsentif eksploitasi untuk blok migas yang tidak ekonomis, pembebasan pajak untuk penggunaan fasilitas bersama, pembebasan bea masuk, pembebasan pajak penambahan nilai, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 100 persen dari PBB terutang," jelasnya di Jakarta, Jumat (7/7).

Sebagai informasi, dalam isi PP No.27 tahun 2017 ini menyatakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wajib membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan berdasarkan kontrak kerja sama pada suatu wilayah kerja.Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor dalam rangka operasi perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh SKK Migas.

Lalu, untuk meningkatkan produksi yakni dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjamin adanya penerimaan negara, menurut PP ini, Menteri menetapkan besaran dan pembagian FTP. Sedangkan untuk mendorong pengembangan Wilayah Kerja, Menteri dapat menetapkan bentuk dan besaran Insentif Kegiatan Usaha Hulu. Dalam hal insentif akan ada Imbalan DMO Holiday dengan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan harus memenuhi persyaratan yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terkait langsung dengan kegiatan operasi, tidak dipengaruhi hubungan istimewa, pelaksanaan operasi perminyakan sesuai dengan kaidah, serta kegiatan operasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran.

PP ini juga mengatur mengenai jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan. Jenis biaya tersebut diantaranya biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali biaya penutupan dan pemulihan tambang, lalu harta yang dihibahkan.

Fasilitas perpajakan yang diberikan kepada kontraktor pada tahap eksplorasi dalam rangka operasi perminyakan diantaranya pembebasan pungutan bea masuk atas impor barang yang digunakan dalam rangka operasi perminyakan, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Pada tahap eksploitasi, termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam rangka operasi perminyakan, kontraktor dapat diberikan fasilitas berupa pembebasan pungutan bea masuk atas impor barang yang digunakan dalam rangka operasi perminyakan, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category