Energy

PLN Raup Laba Bersih RP 15,6 Triliun Tahun 2015, Rasio Elektrifikasi Naik 88,3 Persen

img title

Jakarta, petroenergy.id -  PT PLN (persero) mencetak laba bersih sebesar Rp 15,6 triliun tahun 2015. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Firma anggota jaringan global PwC di Indonesia, disebutkan, hasil audit menunjukkan perusahaan sepanjang tahun 2015 telah mencapai realisasi kinerja lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu ditegaskan oleh Direktur Keuangan PT PLN (Persero), Sarwono Sudarto pada acara jumpa pers yang berlangsung di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu 29/6). Pada kesempatan tersebut, selain Sarwono, hadir pula jajaran direksi yaitu Direktur Bisnis Regional Sumatera, Amir Rosidin, Direktur Perencanaan Korporat, Nike Widyawati, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur & Bali, Amin Subekti, dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, Nasri Sebayang.

Penjelasan hasil audit keuangan PLN 2015 yang dibaca oleh Amir Rosidin menunjukkan bahwa Perseroan selama tahun 2015 mencapai realisasi kinerja yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. "Pertumbuhan pendapatan ini berasal dari kenaikan volume penjualan kWh menjadi sebesar 202,8 Terra Watt hour (TWh) atau naik 2,14 persen dibanding dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 198,6 TWh, serta adanya kenaikan harga jual rata-rata," kata Amir Rosidin.

Menurutnya, hasil pendapatan dari penjualan tenaga listrik PLN pada 2015, ini mengalami kenaikan sebesar Rp 23,2 triliun atau 12,44 persen sehingga menjadi Rp 209,8 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu yakni sebesar Rp 186,6 triliun.

Ditambahkannya, adanya peningkatan konsumsi kWh akibat dari adanya pertumbuhan jumlah pelanggan PLN yang, tercatat sampai akhir Desember 2015 mencapai 61,2 juta pelanggan atau bertambah 3,7 juta pelanggan atau 6,39 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 57,5 juta pelanggan.

Dijelaskan, adanya peningkatan jumlah pelanggan itu ikut mendorong kenaikan rasio elektrifikasi nasional yaitu dari 84,35 persen pada Desember 2014, naik menjadi 88,3 persen pada Desember 2015. Amir Rosidi menyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan efisiensi dan penghematan sehingga subsidi listrik pada 2015 turun sebesar Rp 42,8 triliun menjadi sebesar Rp 56,6 triliun dibandingkan 2014 sebesar Rp 99,3 triliun.

Amir mengatakan, volume penjualan meningkat, akan tetapi beban usaha perusahaan turun hingga Rp 19 triliun atau sekitar 7,16 persen menjadi Rp 246,3 triliun tahun 2015, dibandingkan beban usaha yang dialami PLN tahun 2014 yaitu sebesar Rp 265,3 triliun. Menurutnya, penurunan ini terjadi karena program efisiensi yang terus dilakukan perusahaan antara lain melalui pengoperasian dan tata kelola pembangkit yang lebih baik, substitusi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan penggunaan batubara/energi primer lain yang lebih murah, serta pengendalian biaya lainnya. 

Amir Rosidin secara seksama dan detil membacakan salinan hasil audit di hadapan sekitar 40 orang wartawan dari berbagai media cetak, elektronik dan online, mengatakan, efisiensi terbesar terlihat dari berkurangnya biaya BBM sebesar Rp 36,4 triliun sehingga pada 2015 menjadi Rp 35,0 trilliun atau 49,02 persen dari tahun sebelumnya Rp 71,5 trilliun. Hal ini terutama dikarenakan penurunan konsumsi BBM 2 juta kilo liter.

Untuk mengurangi beban operasi akibat mata uang Rupiah terdepresiasi terhadap mata uang asing terutama US Dolar, kata dia, PLN mulai April 2015 telah melakukan transaksi lindung nilai (hedging) atas sebagian kewajiban dan hutang usaha dalam valuta asing yang akan jatuh tempo’

Amir Rosidin menyebutkan, EBITDA 2015 sebesar Rp 51,5 triliun, naik sebesar Rp 2,8 triliun dibandingkan dengan 2014 sebesar Rp 48,7 triliun. Hal ini menurutnya, menunjukkan peningkatan kinerja PLN dalam melakukan efisiensi dan perbaikan kapasitas pembangkit.

Sementara itu, Sarwono Sudarto menjelaskan bahwa pada tahun 2015, PLN melakukan re-assessment atas Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 dan menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dengan perusahaan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) tidak tepat kalau dicatat seperti transaksi sewa guna usaha.

Pada bagian lain disebutkan, revaluasi aset yang dilakukan per 31 Desember 2015 memperlihatkan adanya kenaikan Aset Tetap sebesar Rp 653,4 triliun, sehingga total aset perseroan menjadi Rp 1.227 triliun. Nilai Ekuitas Perseroan naik sebesar Rp 661,0 triliun menjadi Rp 848,2 triliun, sehingga rasio hutang terhadap equity (DER) membaik dari 124,7 persen di 2014 menjadi 29,7 persen di 2015 yang akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mencari pendanaan eksternal dalam rangka mensukseskan program 35.000 MW.

Dijelaskan pula, ada beberapa alasan bahwa penerapan perjanjian jual beli listrik tidak tepat diperlakukan seperti perjanjian sewa, antara lain karena penerapan ISAK 8 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta mengabaikan substansi/fakta legal.

Penerapan itu, menurutnya, membuat PLN seolah-olah harus mencatat aset dan hutang IPP di Neraca PLN dan tidak mencerminkan realisasi kinerja operasi PLN. "Sebagian besar pengguna laporan keuangan PLN tidak menggunakan laporan keuangan dengan ISAK-8 yaitu investor global bond, perbankan lokal, otoritas perpajakan, dan BPK-RI dalam perhitungan subsidi listrik TA 2015," kata Sarwono Sudarto.

Sarwono Sudarto menambahkan, penerapan ISAK-8 telah meningkatkan beban keuangan Negara yaitu kenaikan subsidi listrik sekitar Rp 2 triliun per tahun, dan penurunan potensi penerimaan negara dari dividen. Dengan penerapan ISAK-8 kemampuan PLN sebagai proxy Pemerintah untuk menjalankan Proyek 35.000 MW dan tugas-tugas selanjutnya menjadi semakin terbatas karena harus memikul beban hutang IPP sekitar US$ 40 miliar beberapa tahun kedepan.

Di samping itu dengan penerapan ISAK 8, kata dia, hutang valas Indonesia seolah bertambah karena adanya double counting yakni dibukukan di IPP dan juga dibukukan di PLN. Untuk menghindari perbedaan pendapat dengan akuntan publik, lanjutnya, maka Direksi PLN pada 2015 telah mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk diberikan pengecualian (waiver) penerapan ISAK-8.

Menteri BUMN dan Menteri Keuangan telah memberikan dukungan atas posisi PLN, sebagaimana dinyatakan dalam surat Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor S-246/MK/2016 tanggal 5 April 2016 perihal dukungan atas pengecualian penerapan ISAK 8 pada laporan keuangan PLN. Sampai dengan Laporan Keuangan tahun buku 2015 diterbitkan, OJK belum memberikan persetujuan atas permohonan PLN tersebut.

"Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC) sebagai Auditor Ekternal PLN belum sepakat dengan hasil re-assessment ISAK 8 yang dilakukan oleh PLN, sehingga Laporan Keuangan PLN tahun buku 2015 diterbitkan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)," kata Sarwono.

Pada bagian akhir, Sarwono Sudarto menjelaskan terkait pemberitaan yang mengatakan PLN mencabut subsid listrik terhadap yang berhak menerimanya. Dia mengatakan bahwa PLN tidak penah mencabut subsidi, akan tetapi PLN melakukan seleksi terhadap penerima subsidi listrik. Di mana, PLN mendata bahwa yang berhak menerima subsidi listrik adalah masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Sarwono, pihak PNL turun langsung kelapangan untuk mendata serta memastikan bahwa inilah masyarakat yang berhak menerima subsidi listrik yang, ditandai dengan rumahnya menyerupai gubuk dan penghasilan minim. Sementara, masyarakat yang dinilai tidak wajar menerima subsidi adalah masyarakat yang mampu secara ekonomi, ditandai  dengan rumahnya semi permanen dan memiliki mobil, misalnya.

“Jadi, PLN tidak pernah mencabut subsidi listrik. Akan tetapi, PLN, memberikan subsidi listrik tepat sasaran,” pungkasnya. (mulkani)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category