Energy

PLN Harus Menyudahi Ribut Soal Uang Jaminan, Pastikan Program 35 GW On Track

img title

Jakarta, petroenergy.id - Dewan Energi Nasional (DEN) minta PT PLN (Persero) segera menyudahi perseteruan pendapat soal uang jaminan pembangunan pembangkit listrik dengan investor atau Independent Power Producer (IPP) yang tak kunjung usai. Karena DEN berpendapat, pembangunan pembangkit listrik kapasitas 35 GigaWatt (GW) harus segera dimulai, pasalnya kebutuhan listrik untuk wilayah di luar pulau Jawa memang sudah tak terbendung lagi.

Anggota DEN Tumiran ketika ditemui di seminar "Menempatkan Holding Energi BUMN Energi dalam Kerangka Ketahanan Energi Berkelanjutan" di Financial Club Jakarta, Kamis (3/11), mengatakan, target 35.000 MW harus tercapai. "Uang jaminan itu dipandang perlu untuk menunjukkan kredibilitas investor. Tapi, yang lebih penting sekarang adalah gimana target 35 GW itu bisa tercapai, ini sekarang kita masih banyak terhambat," kata Tumiran.

Tumiran memandang, persoalan uang jaminan memang cukup pelik. Dia pun memahami maksud dari PLN untuk membebankan uang jaminan tersebut kepada investor. Namun menurutnya di satu sisi, PLN juga harus berfikir bijak bahwa kebutuhan pembangunan pembangkit listrik itu berada diatas segalanya.

"Yang kita repotkan kalau 35 Giga itu gak selesai, itu peluang kita untuk melistriki masyarakat Indonesia atau peluang kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kan Presiden Jokowi sudah menargetkan pertumbuhan 6 persen di 2017 itu akan sulit tercapai, karena listrik itu kan menjadi faktor pendukung produktifitas," tuturnya.

Melihat background tersebut, lanjut Tumiran, memang kehadiran pembangkit listrik 35 GW itu sangat mendesak untuk dibangun. PLN, masih Tumiran, seharusnya melakukan percepatan pembangunan pembangkit listrik 35 GW tersebut karena memang PLN sebagai kepanjangan tangan Pemerintah untuk mengatasi masalah elektrifikasi sudah jelas tugasnya. "Masalah 5 persen (Jaminan) itu ya silahkan lah dari segi manajemen PLN, tapi kalau ini jadi menghambat, ini menjadi pertanyaan kembali," tuturnya.

"Mestinya PLN ini bijak, jadi jangan menimbulkan konflik bagi pengusaha, harus bijak sebijak bijaknya, karena investasi itu bisa jalan, pembangunan infrastruktur itu bisa cepat. Atau mungkin pekerjaan itu diambil alih saja oleh PLN," tukas Dia.

Sebagai diberitakan sebelumnya, PT PLN (Persero) baru-baru ini telah memutuskan untuk menurunkan uang jaminan yang harus disetor oleh Independent Power Producer (IPP) dari 10 persen menjadi 5 persen. Namun keputusan PLN itu masih saja ditentang oleh investor IPP yang meminta uang jaminan dipotong menjadi hanya 1 persen saja dengan alasan untuk memberikan kesempatan agar investor lokal yang memiliki anggaran terbatas bisa ikut serta dalam proyek prestisius pembangkit listrik 35 GW. (mk)

 

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category