Investment

PI Akan di Buat Permen Khusus

img title

Jakarta, PetroEnergy.id -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menggodok Peraturan Menteri baru terkait Participating Interest 10% untuk Pemerintah Daerah dari setiap Wilayah Kerja (WK) migas yang telah habis kontraknya dan juga yang akan memulai Plan of Development (PoD) I.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII di Gedung DPR Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu (13/4), menghendaki agar PI jangan dijadikan fronting oleh berbagai pihak. Untuk itu, Permen yang lagi dirancang akan dibuat ketentuan bahwa BUMD yang mendapat PI 10% di blok migas harus 100% milik daerah dan swasta manapun tidak boleh ikut memilikinya.

“Ada beberapa pengalaman BUMD justru dibajak oleh swasta. Ini kita kunci dalam Permen agar tidak terjadi lagi,“ ujarnya. Namun begitu, BUMD yang nantinya ingin mengambil jatah PI bisa meminjam dari swasta atau pun BUMN. Untuk permodalan bisa bekerja sama,” katanya.

Sementara itu Asia Pasific Senior Officer, Emmanuel Bria menyatakan kepada PetroEnergy, ini merupakan terobosan kebijakan yang cukup bagus. Dikarenakan niat dari skema PI ini untuk memberdayakan daerah penghasil migas. Namun faktanya tidak diikuti dengan pembuatan mekanisme pembiayaan yang jelas sehingga daerah-daerah yang tidak memiliki dana untuk membeli equity share ini harus berinovasi lewat konsorsium pemerintah daerah atau memberikan peluang kepemilikan kepada pihak swasta dalam BUMD.

“Saya kira selama ini kan masalahnya di financing. Bila diperjelas lewat Permen PI yang akan terbit ini, saya rasa cukup bagus. Pertanyaannya nanti di revisi UU Migas, apakah skema ini dipertahankan atau dihilangkan? Ini yang nanti perlu dibahas antara DPR dan Pemerintah,” tukasnya di Jakarta. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category