Oil & Gas

Perlu Kepastian Hukum Bagi Pertamina untuk Kelola Blok Migas Terminasi

img title

Jakarta, petroenergy.id - Penugasan Pertamina untuk mengelola blok minyak dan gas bumi (migas) terminasi harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk menghindari adanya intervensi terhadap BUMN yang membidangi energi tersebut.

Demikian antara lain pendapat yang disimpulkan www.petroenergy.id dari narasumber  pada dialog interaktif "Menimbang Pelibatan Mitra Asing Kelola Blok Migas yang Diserahkan ke Pertamina" yang diprakarsai E2S bekerjasama dengan duniaenergi.com, berlansung di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Tampil sebagai narasumber Dr. Kardaya Warnika, Angoota Komisi VII DPR-RI, Pri Agung Rakhmanto, Founder Reforminer Institute dan Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch.

Pertamina sebabgai perusahaan energi kelas dunia tak perlu diragukan lagi kemampuannya dalam mengelola blok migas terminasi yang diserahkan pemeirintah. Oleh karena itu, para pembicara dialog interaktif yang dimoderatori Alfian Tanjung, Redaktur Pelaksana Dunias Energi, sependapat, agar Pertamina diberikan kewenangan penuh untuk menentukan sendiri mitra terkait pengelolaan blok migas terminasi.

"Dalam mengelola blok migas yang diserahkan ke Pertamina, kaitannya dengan memilih mitra, mitra asing, misalnya, sebaiknya itu diserhakan saja kepada Pertamina untuk menentukan sendiri. Kata lain, jangan ada lagi intervensi," kata Mamit Setiawan.

Mamit Setiawan menambahkan, bila ada intervensi terhadap Pertamina ini berpotensi merugikan Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang energi, disatu sisi. Disiai lain, dapat mengganggu proses produksi disebabkan sering menimbulkan ketidakpastian terhadap penunjukan langsung kepada Pertamina.

"Oleh karena itu saya usul agar pemerintah membuat regulasi dalam bentuk peraturan menteri yang mengatur tentang pengelolaan blok migas terminasi oleh Pertamina, karena selama ini dibuat gak jelas, berdampak kurang tegasnya pemangku kebijakan menunjuk langsung Pertamina," ujar Mamit Setiawan.

Apa yang diutarakan Mamit Setiawan diatas sejalan dengan pemikiran Kardaya Warnika. Menurut Kardaya, dalam menentukan mitranya, Pertamina tentu memiliki pertimbangan sendiri sesuai dengan kebutuhannya.

"Misalnya, Pertamina membutuhkan teknologi, maka yang akan dicari adalah mitra yang memiliki teknologi atau Pertamina memerlukan tambahan modal, maka mitra kerja yang akan dicarinya adalah yang memiliki modal," kata Kardaya Warnika.

Sementara, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, industri migas dikenal dengan  padat modal, padat teknologi dan padat risiko, sehingga tatakelola industri migas dan keberhati-hatian dalam pengelolaannya,  diatur sedemikan baiknya. Oleh sebab itu, jika masih ada intervensi terhadap Pertamina, menunjukkan betapa jeleknya tatacara pengelolaan industri migas di Tanah Air.

"Kalau masih ada intervensi kepada Pertaminia, ini jelek sekali," kata Pri Agung.

Oleh sebab itu, baik Mamit Setiawan maupun Pri Agung Rakhmanto, sependapat, sebaiknya Pemerintah membuat regulasi sebagai dasar  hukum yang mengatur tentang  pengelolaan blok migas terminasi yang diserahkan ke Peratmina. Dengan demikian, ke depan tidak ada lagi campur tangan Pemerintah, dalam hal menentukan mitra Pertamina sesuai tema dialog: "Menimbang Pelibatan Mitra Asing Kelola Blok Migas yang Diserahkan ke Pertamina". (mk)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category