Business

Performa Bond Tak Cair, Geo Dipa Bisa Rugi Rp 60 Miliar

img title


Jakarta, petroenergy.id -- Buntut dari kasus pertdata yang terjadi antara PT Bumigas Energi dengan Geo Dipa yang dipicu oleh pemutusan hubungan kontraktual Perjanjian KTR.001. Corporate Secretary Geo Dipa Endang Iswandini menyatakan bahwa PT Geo Dipa Energi berpotensi mengalami kerugian akibat tidak cairnya performa bond pihak disebabakan pihak asuransi  sudah tutup beroperasi dan Otioritas Jasa Keuangan (OJK) hingga sekarang belum dapat menelusurinya. Padahal sebelumnya Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa Geo Dipa bisa mencairkan asuransi tersebut.

Kasus ini merupakan konsekuensi atas ketidakmampuan PT Bumigas Energi membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. "Potensi kerugian yang sudah di depan mata senilai Rp60 miliar, karena tidak bisa dicairkannya performa bond Geo Dipa," kata Endang Iswandini seperti dikutip dari keterangannya,
Jumat (23/6/2017).

Demi menyelesaikan kasus ini, Geo Dipa Energi sudah mengirimkan Direktur Utama Riki Ibrahim dan juga Komisaris Utama Achmad Sanusi melakukan audiensi yang kedua kalinya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Endang menyatakan Pimpinan KPK telah melakukan inspeksi langsung ke lapangan panas bumi Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat. Alhasil KPK mencium adanya kepentingan pihak tertentu dalam kasus pembangunan panas bumi yang kini menjadi sengketa berkepanjangan. KPK juga akan mengawasi jalannya persidangan kasus pidana mantan Dirut Geo Dipa Samsudin Warsa yang dianggap terlalu lama, untuk perkara yang sebenarnya tidak wajar untuk dikategorikan sebagai pidana.

"Tapi selama ini persidangan berlarut-larut, meski para saksi dan saksi ahli tidak menemukan satu pun bukti kesalahan yang dilakukan oleh Geo Dipa. Sebaliknya, banyak pihak menilai justru ada upaya-upaya kriminalisasi yang berpotensi merugikan keuangan negara," tandasnya.

Asal tahu saja, Konflik PT Bumigas Energi dengan Geo Dipa menghambat pengembangan PLTP Dieng dan PLTP Patuha, yang merupakan bagian program percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt dinilai berpotensi merugikan keuangan negara dan menjadi preseden buruk bagi dunia pengusahaan panas bumi dan penegakan hukum di Indonesia.(adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category