-->

Other

Peralihan KK Menjadi IUPK Cacat Hukum

img title


Jakarta, petroenergy.id -- Pengamat Hukum Dari Universitas Indonesia Ahmad Redi menyatakan bahwa perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah melanggar UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

"Dalam UU Minerba, tidak dikenal IUPK sementara. Apalagi untuk terbit IUPK tidak sekonyong konyong KK berakhir langsung IUPK. Wilayah harus dikembalikan kepada negara menjadi wilayah pencadangan negara. Kemudian izin usaha pertambangannya harus ditawarkan ke BUMN dulu, kalau BUMN tidak mau baru keperusahaan tambang swasta. Itu pun secara lelang," ungkapnya dalam acara dalam seminar majelis nasional KAHMI "Urgensi Nasional Kebijakan Hilirisasi Mineral" di Jakarta, Senin (20/02).

Ditambah lagi proses IUPK yang akan diberikan juga tidak sesuai prosedur sebab pemberian IUPK harus melalui proses kewilayahan pengusahaan pertambangan terlebih dahulu mulai dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), baru (IUPK).

Pemberian IUPK sementara selama enam bulan dinilai cacat hukum. Sebab, selama ini tidak ada proses transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemberian izin kepada Freeport sesuai persyaratan diskresi. "Dalam UU Nomor. 30 Tahun 2014 diskresi ada syarat. Pertama tidak boleh bertentangan dengan UU yang lain, dan kedua Diskresi juga harus dilakukan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)," katanya. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category